KPU Kota Palangka Raya Evaluasi Pelaksanaan Pilgub Kalteng 2020  

Palangka Raya, BorneoDaily.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya melakukan rapat evaluasi pelaksanaan semua tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) Kalteng yang dilaksanakan 9 Desember 2020 lalu. Rapat tersebut dihadiri Ketua dan Anggota PPK lima kecamatan se-Kota Palangka Raya, Rabu (20/01/2021).

Ketua KPU Kota Palangka Raya Ngismatul Choiriyah mengatakan, evaluasi tersebut bertujuan menggali permasalahan yang terjadi pada tahapan pilgub 2020 untuk dijadikan perbaikan pada pemilihan wali kota (Pilwakot) 2023 mendatang.

“Kami evaluasi, mulai dari permasalahan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS), pendistribusian logistik, sampai pemungutan suara pilgub tahun lalu, agar menjadi perbaikan pada pilwakot nanti,” ungkap Ngismatul.

Dijelaskan, beberapa kendala yang terjadi di lapangan ketika pelaksanaan pemungutan suara Pilgub 2020 pasti tetap ada. Namun kendala tersebut akan dipetakan dari tiap kecamatan kemudian disimpulkan dan menjadi perbaikan.

Adapun dalam rapat evaluasi tersebut salah satunya mengemuka  persoalan terkait Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang berkunjung ke rumah-rumah dan masyarakat merasa takut, karena pencocokan data penelitian (Coklit) dikira petugas kesehatan yang melakukan rapid test.

Selain itu, undangan pencoblosan yang tidak sampai kepada warga dan adanya cuaca ekstrim pada hari pencoblosan.

“Karena pencoklitannya di tengah pandemi covid-19, masyarakat takut menerima petugas coklit, dengan alasan takut di rapid test. Kemudian terkait undangan tidak sampai serta kendala faktor alam pada saat pencoblosan,” beber Ngismatul.

Secara keseluruhan jelas dia, PPK dari lima kecamatan sudah menjelaskan masalahnya. Permasalahan tersebut akan diteruskan ke KPU Kalteng sehingga dapat diantisipasi kendalanya.

Sementara itu untuk diketahui partisipasi pemilih Kota Palangka Raya pada saat pilgub tahun 2020 hanya 62 persen, masih kurang dari target 70 persen. Berbeda jauh dengan pelaksanaan Pileg yang mencapai 83 persen.

“Perbedaan partisipasi pemilih Pilgub dan Pilpres menjadi masalah yang penting juga dicari tahu persoalannya,” tutup Ngismatul. (IM/hs)