Gubernur Sugianto Sabran : Program BPJS Ketenagakerjaan Berkontribusi Dalam Pemulihan Ekonomi

PALANGKA RAYA, Borneodaily.co.id — Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran menerima kunjungan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Palangka Raya Budi Wahyudi, dalam rangka koordinasi terkait dengan perkembangan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah, di Ruang Kerja, Kamis (21/4).

Pada kesempatan itu, Gubernur Sugianto Sabran menyambut baik kunjungan dari BPJS Ketenagakerjaan Palangka Raya untuk memperkuat sinergritas dan koordinasi. Gubernur pun menekankan komitmennya dalam mendorong pemulihan ekonomi melalui program ketenagakerjaan secara bersama sama. “Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya mendorong program ketenagakerjaan secara menyeluruh, terlebih dalam masa pandemi Covid-19 yang belum usai. Tentu kita semua mengalami hal yang sulit, namun kita terus berupaya secara bertahap untuk berkomitmen memulihkan ekonomi,” kata Gubernur, usai pertemuan.

Ketenagakerjaan, kata Sugianto Sabran, merupakan persoalan yang menjadi hajat hidup masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus memberikan dukungan secara penuh terhadap program ketenagakerjaan, guna kesejahteraan masyarakat. “Melalui peningkatan lapangan usaha yang produktif, yang diarahkan pada kompetensi kemandirian, peningkatan produktifitas, penjaminan kesejahteraan, dan perlindungan pekerja melalui jaminan sosial, akan berdampak baik pada pertumbuhan perekonomian daerah. Kami juga mendorong pemerintah daerah dapat melakukan peningkatan dan mendorong perekonomian melalui program ketenagakerjaan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Palangka Raya, Budi Wahyudi mengatakan, pihaknya menyambut baik atas upaya dan dukungan yang diberikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran. Menurutnya, memberikan jaminan sosial akan memberikan banyak dampak positif terhadap Kalimantan Tengah. “Alhamdulilah beliau sangat mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ini. Beliau memberikan arahan untuk semua kepala dinas terkait untuk dapat membuat forum tentang pelaksanaan program,” sebutnya.(red)