Sahli Gubernur Kalteng Yuas Elko Hadiri Pertemuan Pembahasan Progres Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Percepatan P3DN

PALANGKA RAYA. Borneodaily.co.id — Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko didampingi Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah Suharno menghadiri secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng Pertemuan Pembahasan Progres Pemerintah Daerah dalam melakukan Percepatan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dalam rangka menuju Bangga Buatan Indonesia (BBI), Selasa (19/7). Pertemuan ini berlangsung secara hybrid diikuti oleh tim P3DN se-Indonesia.

Rapat dipimpin Kepala Sub Direktorat Perindustrian dan Perdagangan, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Nyimas Dwi Koryati. “Sampai saat ini masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi teman-teman di daerah dalam rangka percepatan P3DN yang sudah diarahkan oleh bapak Presiden RI Joko Widodo”, tutur Nyimas Dwi Koryati.

Nyimas Dwi Koryati menyampaikan sesuai arahan Presiden Joko Widodo, meminta agar Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah untuk meningkatkan produk dalam Negeri di dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di daerah maupun di pusat.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Surat Edaran Bersama (SEB) yang ditandatangani Mendagri dan Kepala LKPP Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diminta untuk menyelesaikan beberapa kewajiban antara lain menayangkan produk-produk lokal dalam katalog elektronik lokal dan pemanfaatan belanja melalui toko daring.

Nyimas menegaskan tugas Pemda dalam pembentukan Tim P3DN yaitu mengalokasikan paling sedikit 40 persen dari nilai anggaran belanja barang/jasa produk usaha kecil dan/atau koperasi. Selain itu, Pemda membentuk, mengelola, dan mengembangkan katalog elektronik lokal.

Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Madya pada Pusat Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri Kemenperin Arnes Lukman menyampaikan paparannya terkait Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri P3DN. Arnes Lukman menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo pada acara aksi afirmasi bangga buatan dalam Negeri di Bali pada tanggal 25 Maret 2022.

“Kita enggak usah muluk-muluk ya, dibelokkan 40 persen saja, itu bisa men-trigger growth economy kita, pertumbuhan ekonomi kita yang pemerintah dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen, yang BUMN 0,4 persen. (Pemerintah) 1,5-1,7 persen, yang BUMNnya 0,4 persen. Ini kan 2 persen lebih enggak usah cari kemana-mana, tidak usah cari investor. Kita diam saja. Tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, UKM-UKM kita. Kok enggak kita lakukan?”, tutur Arnes Lukman saat menyampaikan arahan Presiden. (red)