Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Harus Jadi Garda Terdepan Kalteng dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

PALANGKA RAYA, borneodaily.co.id — Sekretaris Daerah (Sekda), H. Nuryakin, mewakili Gubernur Kalteng menghadiri acara launching program kerja dan rapat koordinasi semester II Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), bertempat di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (17/11/2022).

Dalam sambutannya Sekda menjelaskan TPAKD dibentuk dengan tujuan untuk mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan, dalam rangka pemerataan ekonomi dan kemandirian daerah, dan mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif antara lain untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan (startup business) serta membiayai pembangunan sektor prioritas.

“Selama tahun 2022 telah dikukuhkan sebanyak tujuh TPAKD tingkat kabupaten, sehingga TPAKD seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah semuanya telah terbentuk,” sebutnya.

Sekda berharap dengan terbentuknya seluruh TPAKD di Kalteng maka akses keuangan dapat tersedia secara cepat dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Saya berpesan agar seluruh TPAKD yang sudah dikukuhkan dapat membuat program kerja yang sesuai dengan tujuan TPAKD, salah satunya adalah untuk menyediakan akses keuangan seluas-luasnya bagi masyarakat,” ucapnya.

Sekda juga berharap, TPAKD yang telah terbentuk di seluruh kabupaten/kota dapat merencanakan anggaran khusus serta program kerja yang tepat sasaran dan implementatif untuk dilaksanakan di masing-masing daerah, serta meningkatkan koordinasi antara Pemerintah daerah dan Lembaga Jasa Keuangan, dalam rangka mempercepat perluasan akses keuangan dan berperan aktif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap Lembaga Jasa Keuangan.

“Dengan sinergi dan komitmen yang baik dari berbagai pihak dalam menjalankan program yang telah disusun, TPAKD diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam meningkatkan akses keuangan dalam bentuk produk atau layanan keuangan secara konsisten di Provinsi Kalimantan Tengah, guna mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Prov. Kalteng Otto Fitriandy mengatakan dalam laporannya bahwa salah satu pilar kerangka struktural Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025 dalam mengembangkan ekosistem jasa keuangan adalah dengan memperluas akses keuangan dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat, mengingat akses keuangan dimaksud akan sangat berpengaruh pada tingkat inklusi keuangan.

“Hal ini sejalan dengan korelasi antara literasi keuangan dan inklusi keuangan, yakni semakin tinggi tingkat literasi keuangan masyarakat maka semakin tinggi tingkat inklusi keuangannya,” ujar Otto.

Lebih lanjut Otto menerangkan, tahun 2022 ini Kalteng mengalami penurunan indeks literasi keuangan sebesar 4,28 persen dari hasil survei tahun 2019 tercatat sebesar 37,01 persen menjadi sebesar 32,73 persen. Namun demikian, indeks inklusi keuangan tercatat meningkat sebesar 6,23 persen dari hasil survei tahun 2019 yang tercatat sebesar 74,80 persen menjadi sebesar 81,30 persen.

“Dengan adanya TPAKD di Provinsi Kalimantan Tengah, kami berharap adanya dukungan dari Pemerintah daerah bersama stakeholders untuk dapat menyediakan sarana bagi masyarakat untuk mengenal lebih jauh terkait dengan industri jasa keuangan,” bebernya.

Otto juga mengharapkan TPAKD bukan hanya kegiatan seremonial saja, melainkan memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat di daerah masing-masing melalui program kerja yang ditetapkan, termasuk program kerja yang dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan, sehingga dapat mendorong pelaku usaha perempuan agar terus berinovasi serta secara tidak langsung melindungi perempuan dari berbagai stigmatisasi, stereotip, kekerasan berbasis gender dan kontruksi sosial lain yang merugikan.

“Program kerja yang akan di-launching hari ini antara lain Bumdes Aksi Berkah, Kredit Melawan Rentenir Betang Berkah, dan Website Akses Keuangan akukalteng. Dengan adanya program kerja dimaksud, diharapkan dapat memberikan dampak dan manfaat secara langsung bagi masyarakat untuk dapat mengakses produk dan layanan jasa keuangan serta menambah wawasan/pengetahuan terkait dengan karakteristik, manfaat, dan risikonya yang pada akhirnya akan berdampak bagi peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Kalimantan Tengah,” pungkasnya.

Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Leonard S. Ampung, Kepala Biro Perekonomian Said Salim, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Daldin, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Aryawan, Plt. Direktur Utama PT Bank Kalteng A. Selanorwanda, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Prov. Kalteng Budi Wahyudi, perwakilan BI Prov. Kalteng, perwakilan perbankan, perwakilan PT. Jamkrida, serta yang mewakili Bupati dan Walikota. (red)