Wagub H. Edy Pratowo Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi yang Dipimpin Mendagri Tito Karnavian

PALANGKA RAYA. Borneodaily.co.id — Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual dari Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (24/1/23). Rakor ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Usai mengikuti Rakora, Wakil Gubenrur Edy Pratowo kepada awak media menekankan perlunya seluruh instansi terkait untuk menjaga agar stok pangan tetap aman, terutama menghadapi tibanya bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri pada bulan Maret-April mendatang.   “Di bulan Maret-April kita akan menghadapi yang namanya bulan puasa dan Idulfitri, sementara kenaikan harga di bulan Januari ini terjadi karena kita menghadapi Imlek. Ini yang perlu kita jaga, mengantisipasi tiga bulan ke depan, tetapi ada juga langkah-langkah yang harus kita ambil, misal kita akan menghadapi panen di Maret-April, jadi kita harus mempersiapkan penguatan cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk stabilitas harga di daerah, termasuk salah satunya menentukan penetapan harga Pemerintah Daerah,” tandas Wagub Edy Pratowo.

Lebih lanjut Wagub menekankan harus adanya kerja sama antar daerah untuk memastikan bahwa ketersediaan stok pangan aman ke depannya. “Kita juga akan bekerja sama di lapangan baik dengan TNI, POLRI, Satgas Pangan, dalam rangka untuk menjaga stabilisasi harga, kita harus tetap melaksanakan gerakan untuk pasar penyeimbang, pasar murah, operasi pasar, terutama menghadapi bulan Ramadan dan Idulfitri. Dengan kerja sama yang baik, InsyaAllah penanganan inflasi di Kalimantan Tengah bisa terjaga,” lanjut Wagub.

Pada kesempatan itu Tito menyampaikan arahan Presiden RI Joko Widodo yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia sudah cukup baik di atas 5 persen di triwulan akhir tahun 2022. “Kita sangat bagus dibandingkan negara-negara lain yang jauh di bawah 5 persen, tidak banyak negara yang pertumbuhan ekonominya di atas 5 persen,” kata Tito.

Tito juga menyebut, inflasi nasional masih relatif terkendali yaitu 5,51 persen di akhir tahun, dimana sebelumnya inflasi pada bulan September 5,8 persen, bulan Oktober 5,7 persen, November 5,44 persen, dan Desember 5,5 persen. “Tahun ini BPS akan menambah 60 kabupaten sehingga ada 160 kabupaten/kota yang nantinya jadi sampel untuk inflasi angka nasional,” ungkap Tito.

Tito menegaskan agar Pemerintah Daerah harus turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi di lapangan. “Jangan hanya di belakang meja menerima laporan, tetapi harus cek langsung benar atau tidak datanya,” tegas Tito.

Hadir Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Prov. Kalteng Leonard S. Ampung, Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait, serta perwakilan unsur Forkopimda. Hadir secara virtual, Plt. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Kasan, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa, Plt. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pangan Nasional M. Habibullah, Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian Fadjry Djufry, Satgas pangan, serta Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Indonesia. (red)