Pemprov. Kalteng Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Mendagri RI

PALANGKA RAYA, borneodaily.co.id — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah, hadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 bersama Menteri Dalam Negeri RI secara virtual di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Senin (13/2/2023).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, saat memimpin rapat menyebut berdasarkan hasil data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan trend yang sangat baik di awal tahun 2023, inflasi berada diangka 5,28%. Hal ini berkat kerjasama antara pusat dan daerah. Bapak presiden juga menyampaikan apresiasi atas kerja pemerintahan di daerah.

“Setiap presiden Jokowi berkunjung ke lapangan, beliau pasti akan ke pasar untuk mencek langsung harga-harga. Beliau agak bergembira saat berkunjung minggu lalu ke Medan Sumatera Utara, harga-harga relatif terkendali dan ketersediaan bahan pangan relatif baik. Demikian pula halnya di Loksumawe Aceh, inflasi 4,98% selain bahan pangan tersedia, harga juga relatif stabil,” sebutnya.

Menurut data hasil  rilis BPS yang di paparkan oleh Plt. Deputi bidang Statistik Distribusi dan Jasa M. Habibullah bahwa inflasi bulan Januari 2023 (m – to – m) sebesar 0,34% yang tersebar pada enam wilayah di Indonesia, yaitu Sumatera tertinggi di Kota Gunungsitoli sebesar 1,87%, Jawa tertinggi di Kota Cirebon 1,17%, Kalimantan tertinggi di Kota Singkawang 0,45%, Sulawesi tertinggi di Luwuk 0,74%, Maluku Papua tertinggi di Kota Sorong 0,96% dan untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara inflasi tertinggi di waingapu 1,16%.

“Penyumbang Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, secara m – to – m  sebesar 0,30% dan y – on – y 1,51% terdiri dari komoditas beras, cabe merah, cabe rawit dan bawang merah” paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan secara nasional, kenaikan harga tertinggi terjadi di Kota Solok Sumatera Barat, dengan nilai Indikator Perubahan Harga (IPK) 7,25%. Sedangkan penurunan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku dengan nilai IPH -6,78%.

“Komoditas penyumbang kenaikan harga pada minggu kedua Februari 2023 adalah beras di 147 kabupaten/kota (delapan provinsi), bawang merah 130 kabupaten/kota (13 provinsi) dan minyak goreng di 105 kabupaten/kota (11 provinsi). Sedangkan untuk bahan pangan dengan fluktuasi harga tertinggi yaitu cabe merah yang sangat signifikan terjadi di 101 kabupaten/kota pada 11 provinsi di Indonesia,” sebut Habibullah.

Sementara itu Asisten Bidang Ekobang, Leonard S. Ampung, dalam wawancaranya menjelaskan rapat rutin yang dilakukan setiap minggu dengan Kementerian terkait dan pada hari ini Pemerintah Prov. Kalteng, tetap konsen pada penanganan inflasi yang terjadi di Kalteng.

“Kita melihat beberapa komoditas yang harus kita jaga dan kawal yaitu beras, cabe, ayam ras dan telur. Kita harapkan mendekati bulan puasa dan menjelang hari raya tidak terjadi kenaikan yang terlalu signifikan, karena setiap tahun pasti ada kenaikan kalau mendekati hari raya,” ucapnya.

Dia juga menambahkan, pada kesempatan yang baik ini kita tetap berkolaborasi dan berkoordinasi di tim ini, bagaimana kita tetap melakukan pasar murah, operasi pasar dan yang paling penting memastikan stok seperti beras dan komoditas-komoditas lain yang bisa memicu terjadinya inflasi di Kalimantan Tengah.

“Tentunya kita harapkan pendistribusiannya juga tidak terhambat, sehingga harga-harga tidak sempat naik. Semua anggaran untuk penanganan inflasi ini ada di masing-masing dinas yaitu kurang lebh 30% dari tahun lalu,” tutup Leo.

Rakor Pengedalian Inflasi dihadiri oleh Asisten Ekobang Leonard S. Ampung, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko, Mewakili Forkopimda, Instansi Vertikal/mewakili, Kepala Perangkat Daerah terkait.

Turut hadir secara virtual Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Kasan, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian I Ketut Kariyasa, Kepala Staf Umum TNI Bambang Ismawan, Satgas Pangan Polri, serta Gubernur/Bupati/Walikota se Indonesia. (red)