Pentingnya Data Untuk Ditindaklanjuti Dalam Kebijakan dan Program

Palangka Raya, borneodaily.co.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) H. Nuryakin pimpin Rapat Evaluasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terhadap Hasil Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait Inflasi Kalteng bulan Februari 2023, bertempat di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (2/3/2023).

Mengawali sambutannya, Sekda Kalteng H. Nuryakin menyampaikan pertemuan kali ini dalam rangka mendengarkan rilis dari BPS tentang situasi perekonomian baik secara global maupun regional. “Saya meminta kepada stakeholders terkait untuk memperhatikan angka inflasi,” tutur H. Nuryakin.

Pada kesempatan ini, Nuryakin menekankan untuk memanfaatkan data. Diharapkan dengan adanya rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait Inflasi Kalteng bulan Februari 2023 dapat memacu semua stakeholders untuk bekerja lebih bersinergi lagi terutama menjelang Hari besar Keagamaan.

“Berbicara soal beras, kita tahu bahwa tiap minggu kita menerima stok beras dari luar dan ini sudah kita laporkan terus ke bapak Gubernur. Data rilis jangan hanya berhenti sekedar data rilis saja, tapi data yang ada harus direspon dan ditindaklanjuti ke dalam kebijakan serta program. Sebab itu, stop kita membicarakan data kalau kita tidak memanfaatkan data tersebut. Hal inilah yang perlu kita kaji,” tekan Nuryakin.

Nuryakin juga menekankan terkait penanganan inflasi di kabupaten/Kota, agar diberi pemahaman kepada pemerintah di wilayah masing-masing bahwa itu merupakan tanggung jawab kabupaten/kota, dimana Pemprov hanya membantu saja.

“Selama ini terkesan Pemprov yang gencar melakukan operasi pasar. Sedangkan kabupaten/kota terkesan menunggu bantuan Pemprov,” imbuhnya.

Dalam sambutan penutupnya, Sekda mengungkapkan bahwa Pemprov Kalteng menjamin tidak terjadi kelangkaan barang terutama stok pangan menjelang Hari Besar Keagamaan. “Memang ada kenaikan tapi tidak signifikan,” tutupnya.

Di tempat yang sama, Kepala BPS Prov. Kalteng, Eko Marsoro, menyampaikan empat hal terkait catatan peristiwa, highlight inflasi, warning ketika memasuki bulan Ramadhan dan Hari Raya serta upaya yang dilakukan.

Dijelaskan Eko, terkait catatan peristiwa mengapa Presiden RI mengingatkan untuk berhati-hati terhadap kesediaan stok beras. Hal ini disebakan bulan ini belum dilakukannya panen raya. Menurutnya, panen raya di Kalteng diperkirakan akan terjadi sekitar bulan Maret-April dengan catatan tidak ada musibah seperti curah hujan. Selain itu juga, pemerintah juga sudah memutuskan untuk menaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk rokok sebesar 10% pada tahun 2023-2024.

Eko Marsoro mengungkapkan untuk portrait nasional, BPS mencatat Indeks Harga Konsumen per Februari 2023 mengalami inflasi mencapai 0,16% dimana inflasi tahun kelendernya di banding kondisi Desember 0,50%. Sementara itu, di banding Februari tahun lalu mencapai 5,47%.

“Alhamdulilah Kalimantan Tengah di bawah inflasi nasional kalau dilihat besarannya. Dimana inflasi tahun kalendernya setengah dari inflasi nasional. Kalau nasional 0,50%, kita 0,23, inflasi tahunannya 5,93 karena memang dipengaruhi peristiwa tahun 2022,” papar Eko.

Ia mengajak mulai dari sekarang untuk melakukan persiapan komoditi yang biasanya naik menjelang Hari Raya.

“Beberapa hal yang memang biasa harus kita antisipasi yaitu jangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif karena berita di koran bisa jadi mempengaruhi masyarakat terhadap ekspektasi masyarakat dalam membeli kebutuhannya terutama di hari Raya. Pemerintah sudah menjamin stok ada, distribusi aman, tapi ekspektasi paling sulit ketika menghadapi Hari Raya”, pungkasnya.

Rapat evaluasi dihadiri Staf Ahli Gubernur, Asisten Setda, Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait serta Kepala Instansi Vertikal terkait. (red)