Indonesia Harus Menjadi Negara yang Mampu Mengolah Sumber Dayanya

Palangka Raya, borneodaily.co.id — Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, menghadiri Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023, dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI) dalam rangka Memperingati HUT ke-78 Kemerdekaan RI pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI. Rapur diikuti Wagub secara virtual dari Ruang Rapat Paripurna DPRD Prov. Kalteng, Rabu (16/8/2023).

Dalam Pidato Pengantarnya, Presiden RI Joko Widodo mengatakan, bahwa saat ini Indonesia punya peluang besar untuk meraih Indonesia emas di 2045, dengan meraih posisi jadi lima besar kekuatan ekonomi dunia.

“Kita punya kesempatan, dan tidak hanya peluangnya saja tetapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan, tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju atau membuang energi kita untuk hal-hal tidak produktif bahkan ke hal yang membuat kita melangkah mundur,” ucap Presiden.

Joko Widodo mengutarakan bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030 adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia emas 2045. Bonus demografi adalah kondisi yang terjadi saat sebuah negara memiliki jumlah penduduk usia produktif yang lebih tinggi daripada penduduk usia non-produktif. Bonus demografi yang dimaksud adalah masa di mana penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia nonproduktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia.

“Sebanyak 68 persen adalah penduduk usia produktif, disinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden menekankan pentingnya hilirisasi pembangunan.

“Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan serta meminimalisir dampak lingkungan,” jelasnya.

Jokowi mengungkapkan juga membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh komponen bangsa.

Lebih lanjut disampaikan, peluang besar selanjutnya yang dimiliki adalah International Trust yang dimiliki Indonesia saat ini yang dibangun bukan hanya sekedar gimik atau retorika semata melainkan melalui sebuah peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap.

Wagub H. Edy Pratowo usai menghadiri Rapur mengatakan berkenaan dengan himbauan, instruksi yang disampaikan langsung Presiden Joko Widodo terkait pentingnya hilirisasi pembangunan, Pemprov Kalteng sudah merespons dan menyikapi hal tersebut. Sebagaimana diketahui, Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran menginginkan agar Industri Lokal di Kalteng dapat lebih berperan aktif dalam pengelolaan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA).

“Kami juga telah memberitahukan kepada pelaku usaha yang ada maupun yang berinvestasi di wilayah Kalteng diharapkan tidak hanya hulunya tetapi juga hilirnya. Maksudnya supaya SDA di Kalteng bisa diolah, tidak harus dikirim keluar. Sehingga manfaat yang didapatkan seperti bisa mengelola SDA tersebut, menambah tenaga kerja, mempekerjakan tenaga-tenaga yang ada seperti yang sampaikan Bapak Presiden terkait bonus demografi,” tutur Wagub.

“Ketika produktif yang 15 tahun sampai dengan 65 tahun itu, bahkan 70 bisa kita penuhi dalam rangka mencapai bonus demografi. Caranya adalah kita berkolaborasi dengan memainkan semua peran, bukan hanya dipemerintahan tetapi juga organisasi kemasyarakatan maupun pihak swasta juga harus ikut terlibat di dalamnya,” imbuhnya.

Edy juga mengungkapkan, bahwa Pemprov Kalteng juga sudah mendukung untuk mendatangkan investor dari luar melalui kemudahan perizinan satu pintu atau Sistem Online Single Submission (OSS). OSS merupakan sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE). Sistem OSS dibangun dengan tujuan untuk mempercepat peningkatan penanaman modal dan berusaha, dengan cara menerapkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dilakukan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Prinsipnya memberikan batas waktu yang sesingkat-singkatnya untuk bisa mengurus perizinan, kemudian kemudahan-kemudahan untuk memberikan informasi yang kita miliki. Misalnya kita sudah membagi zona pembangunan ke dalam tiga zona diantaranya barat, tengah dan timur,” pungkasnya.

Rapur dihadiri Wakil Ketua DPRD Prov. Kalteng Jimmy Carter, Unsur Forkopimda Prov. Kalteng, Sekretaris Daerah Prov. Kalteng H. Nuryakin, Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait. (red)