Partisipasi Pemilih di Kalteng Masuk Empat Provinsi Daerah Terendah

PALANGKA RAYA, borneodaily.co.id – Tingkat partisipasi pemilih Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk empat daerah terendah di Indonesia. Sehingga diperlukan sosialisasi yang massif dan intensif.

Demikian dikatakan Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong, saat menjadi keynote speaker pada acara Sosialisasi Pemilihan Serentak 2024 Memilih Untuk Indonesia – Goes To Campus di Aula Palangka Universitas Palangka Raya (UPR), Rabu (13/9/2023) siang.

Dikatakan Usman Kansong, empat provinsi terendah partisipasi pemilihnya menjadi perhatian pihaknya, karena menurut data dari KPU bahwa ke 4 provinsi tersebut memiliki partisipasi masyarakat yang rendah pada Pemilu Legislatif 2019 lalu.

“Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam kategori partisipasi masyarakat yang rendah yaitu 79,95 persen. Angka ini menunjukan bahwa partisipasi masyarakat di Prov. Kalimantan Tengah termasuk rendah pada  rata-rata nasional yaitu 81 persen,” kata Usman Kansong.

Dijelaskan, sebagai informasi bahwa berdasarkan hasil survey KPU pada   Pemilu 2019 bahwa empat daerah terendah partisipasinya yaitu Provinsi Maluku  dengan partisipasi masyarakat  sebesar 79,30 persen,  Sumatera Utara partisipasi masyarakat 78,03 persen, Provinsi Sumatera Barat partisipasi masyarakat 78,98 persen, dan partisipasi Masyarakat Prov. Kalimantan Tengah adalah  79,95 persen.

“Sebab itulah maka Kementerian Komunikasi dan Informatika melaksanakan Sosialisasi Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di beberapa kampus di provinsi-provinsi dengan tingkat   partisipasi masyarakat yang rendah itu,” kata Usman.

Ditambahkan Usman Kansong, tujuan sosialisasi ini   antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat utamanya Pemilih Muda dalam Pemilihan Serentak 2024, membekali seluruh masyarakat Indonesia dengan pesan-pesan yang membentuk sikap mental dan perilaku yang menjunjung tegaknya nilai-nilai demokrasi dalam mensukseskan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, Penguatan semangat Kebangsaan untuk mengiliminir potensi terjadinya konflik sosial dan disharmonisasi ditengah masyarakat, baik saat pra dan Pasca Pemilu 2024, dan mengantisipasi berita-berita hoaks.

Oleh karena itu sebentar lagi,  bangsa Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi yaitu Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, sebagai pesta demokrasi yang rutin diselenggarakan setiap lima tahunan.

Akan berlangsung putra-putri terbaik bangsa beradu ide dan gagasan terbaik untuk masyarakat, bangsa dan Negara. Pada Pesta Demokrasi itu pula akan didapatkan pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang berpihak pada rakyat. Karena itu Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 harus disambut dan dihadapi dengan penuh optimis dan hati bahagia.

Pesta Demokrasi dimaksud adalah Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan Memilih Calon Anggota Legislatif (Anggota DPR RI, DPRD dan DPD RI).

“Kita akan melaksanakan Pemilihan Serentak pada hari Senin, 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dari 548 daerah pemilihan, yaitu 37 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 98 Kota,” kata Usman Kansong.

Pada Pemilu 2019, ditetapkan target nasional pemilih sebesar 77,5 persen namun justru data partisipasi pada Pemilihan Presiden mencapai 81,97 persen dan Pemilihan Legislatif mencapai 81,97 persen.

Pada Pemilu 2024 nanti, diharapkan trend partisipasi masyarakat dapat lebih meningkat. Sebagai informasi bahwa berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum, total pemilih sejumlah 204.807.222 jiwa yang terdiri dari beberapa generasi. Terbanyak adalah dari generasi X (kelahiran 1965-1980) sebanyak 28,07 persen, generasi milenial (1981-1996) sebanyak 33,60 persen dan generasi Z (1997-2009) sebanyak 22,85 persen.

Banyaknya pemilih dari generasi muda menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara dan peserta pemilu. Tantangan itu diantaranya adalah perlunya  literasi demokrasi, pendidikan politik, dan terkait bahaya penyebaran hoaks   pada tahun  politik.  (hs)