Pemprov Kalteng Turunkan Tarif PKB dan BBNKB di 2025

PALANGKA RAYA, Borneodaily.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memastikan tidak ada kenaikan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di tahun 2025.

Hal ini diungkapkan Kepala Bapenda Prov. Kalteng Anang Dirjo bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Prov. Kalteng Sri Widanarni saat menghadiri secara virtual Rapat Koordinasi Pemberian Keringanan atas Pelaksanaan PKB, BBNKB, Obabe Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari Ruang Rapat Bajakah Utama, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (2/1/2025).

Dalam rapat tersebut, Anang Dirjo mengungkapkan dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 .1 3.1 /6764/SJ tentang Petunjuk pemberian pelaksanaan keringanan dan/pengurangan terkait penerapan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, obsen pajak kendaraan bermotor dan obsen bea balik nama kendaraan bermotor, Pemprov Kalteng memberlakukan untuk tarif PKB dan BBNKB ada penurunan tarif.

Anang mengatakan penurunan tarif PKB dan BBNKB telah diterbitkan melalui Surat Keputusan Gubernur Kalteng tanggal  tanggal 24 Desember 2024.

“Untuk tarif turun dari tarif yang lama dan ada kebijakan penurunan dari Bapak Gubernur melalui surat keputusan tersebut,” ungkap Anang.

“Dari Pemda ada penurunan tarif PKB sebesar 0,2 persen, sedangkan tarif BBNKB ada penurunan sebesar 4 persen untuk semua jenis kendaraan. Keputusan tersebut berlaku mulai tanggal 5 Januari 2025 sekaligus dengan diberlakukannya obsen pajak kendaraan bermotor dan obsen balik nama bermotor,” imbuhnya.

Ia berharap dengan ada pemberian keringanan dari Pemprov Kalteng, masyarakat Kalteng bisa bangga untuk memiliki kendaraan dengan plat Kalteng.

“Sehingga tidak ada lagi masyarakat Kalteng yang mengambil kendaraan dan membayar pajak untuk plat nomor kendaraan daerah lain karena kendaraan berplat Kalteng akan memberikan kontribusi bagi penerimaan pendapatan asli daerah yang kemudian digunakan untuk pembangunan di Prov. Kalteng khususnya untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan lainnya serta untuk kesejahteraan masyarakat Kalteng,” pungkasnya.

Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir saat pimpin Rakor berpesan agar seluruh Kepala Daerah segera menindaklanjuti surat edaran Mendagri  tentang Petunjuk pemberian pelaksanaan keringanan dan/pengurangan terkait penerapan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, obsen pajak kendaraan bermotor dan obsen bea balik nama kendaraan bermotor.

“Jangan sampai lewat tanggal 5 Januari 2025”, tegasnya.

Sementara itu,  Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Horas Maurits Panjaitan  meminta kepada masing-masing daerah yang mengalami peningkatan terhadap penerapan untuk tarif PKB, BBNKB maupun Obsen, diharapkan beban wajib pajak, ekuivalen, beban pembayar PKB dan BBNKB yang berlaku pada tahun sebelumnya tidak mengalami kenaikan. Rakor dihadiri Pj. Gubernur, Sekda serta Kepala Bapenda dari seluruh Indonesia. (red)