Bupati Shalahuddin Dorong APBD 2026 Jadi Penggerak Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan

MUARA TEWEH, borneodaily.co.id – Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Barito Utara atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), para kepala perangkat daerah, serta seluruh pihak yang terlibat dan telah bekerja secara maksimal sehingga seluruh tahapan pembahasan dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam pidatonya, Bupati menegaskan bahwa kolaborasi yang solid antara legislatif dan eksekutif merupakan fondasi utama dalam mendorong kemajuan daerah.

“Hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi modal penting untuk mewujudkan Barito Utara yang terus berkembang, sejahtera, dan berkeadilan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan APBD 2026 sebagai alat strategis untuk mempercepat pembangunan yang bersifat inklusif serta berorientasi pada keberlanjutan.

Ia menekankan pentingnya pengawalan bersama terhadap pelaksanaan anggaran, mulai dari tahap realisasi hingga evaluasi program, agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Pelaksanaan APBD perlu kita kawal bersama, diawasi secara berkelanjutan, dan dievaluasi secara objektif agar setiap program benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Bupati berharap APBD 2026 mampu menjadi landasan kuat dalam mempercepat pembangunan daerah menuju Barito Utara yang lebih maju dan sejahtera.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penguatan sistem monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan anggaran. Ke depan, koordinasi dengan DPRD, Inspektorat, serta lembaga terkait akan terus ditingkatkan guna memastikan seluruh program berjalan sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan.

“Pengawasan yang efektif sangat dibutuhkan untuk mencegah pemborosan anggaran, menekan potensi penyimpangan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah,” tutupnya. (red)