Pemkab Barito Utara Perkuat Koordinasi Pencegahan Korupsi melalui Konsultasi MCSP dan SPI ke KPK RI

Jakarta, Borneodaily.co.id – Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui koordinasi serta konsultasi terkait pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Barito Utara, Shalahuddin, di Gedung KPK RI, Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menegaskan bahwa penguatan koordinasi dengan KPK merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

“Kami ingin memastikan seluruh perangkat daerah memahami dan menjalankan prinsip-prinsip pencegahan korupsi secara konsisten dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan,” ujar Shalahuddin.

Menurutnya, pelaksanaan MCSP dan SPI tidak hanya dipandang sebagai instrumen penilaian administratif, tetapi juga sebagai bagian penting dalam membangun budaya integritas dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.

“MCSP dan SPI merupakan instrumen penting untuk memperkuat sistem pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” katanya.

Shalahuddin menambahkan, peningkatan capaian pada indikator MCSP dan SPI akan berdampak positif terhadap kualitas pelayanan publik, penguatan sistem pengawasan internal, serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Rombongan Pemerintah Kabupaten Barito Utara diterima oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI, Ely Kusumastuti, bersama Ketua Satgas Kasupgah Wilayah III, Maruli Tua.

Dalam pertemuan tersebut, KPK mendorong agar komitmen pimpinan daerah terhadap upaya pencegahan korupsi terus diperkuat dan diimplementasikan secara konkret hingga ke seluruh perangkat daerah.

Melalui koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Barito Utara diharapkan semakin optimal dalam meningkatkan kinerja pencegahan korupsi secara berkelanjutan.

Selain itu, langkah tersebut juga menjadi bagian dari komitmen daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel demi pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat.(red)