IDENTITAS DIGITAL: KEMAJUAN PELAYANAN PUBLIK ATAU ANCAMAN BARU BAGI HAK MASYARAKAT

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar terhadap cara pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai urusan administrasi yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini mulai beralih menggunakan sistem digital. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengakses dokumen dan layanan pemerintahan melalui perangkat elektronik.

Pada dasarnya, digitalisasi identitas merupakan langkah positif untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat persoalan yang perlu diperhatikan. Tidak semua masyarakat Indonesia mempunyai kemampuan dan fasilitas yang sama dalam menggunakan teknologi. Sebagian masyarakat masih mengalami keterbatasan akses internet, tidak memiliki telepon pintar yang memadai, atau belum memahami cara menggunakan aplikasi pelayanan digital.

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024, sebanyak 72,78 persen penduduk Indonesia telah mengakses internet pada tahun 2024. Angka tersebut menunjukkan perkembangan positif, tetapi sekaligus memperlihatkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum terjangkau akses internet. Artinya, penerapan pelayanan berbasis identitas digital belum tentu dapat dinikmati secara merata oleh seluruh warga negara.

Selain persoalan akses, keamanan data pribadi juga menjadi perhatian penting. Identitas digital berkaitan dengan informasi pribadi masyarakat yang harus dijaga kerahasiaannya. Apabila pengelolaannya tidak dilakukan secara bertanggung jawab, data tersebut berpotensi disalahgunakan atau mengalami kebocoran.

Menurut saya, keberhasilan identitas digital tidak seharusnya hanya diukur dari banyaknya masyarakat yang menggunakan aplikasi. Hal yang lebih penting adalah apakah sistem tersebut mampu memberikan pelayanan yang adil, aman, dan dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam Subbab 3.2 buku ajar karya Andika Wahyudiono. dijelaskan bahwa tata kelola identitas digital merupakan bagian penting dalam memastikan masyarakat dapat mengakses pelayanan publik secara aman dan terverifikasi. Identitas digital bukan sekadar teknologi untuk mengenali seseorang, melainkan juga berkaitan dengan perlindungan privasi, keamanan informasi, interoperabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Materi tersebut menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan tata kelola identitas digital, yaitu keamanan, privasi, inklusi, dan kepercayaan publik. Keempat faktor tersebut harus berjalan secara bersamaan agar identitas digital benar-benar memberikan manfaat.

Dalam konteks Indonesia, penerapan IKD menghadapi dua persoalan utama. Pertama, kesenjangan digital yang menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan mengakses pelayanan berbasis aplikasi. Kedua, perlindungan data pribadi yang harus menjadi prioritas karena identitas digital menyimpan informasi penting mengenai warga negara.

Materi buku ajar juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan identitas digital. Pemerintah harus menjelaskan bagaimana data masyarakat dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan dilindungi. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pihak yang memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan data pribadinya.

Permasalahan identitas digital di Indonesia tidak cukup diselesaikan hanya dengan menyediakan aplikasi. Pemerintah juga harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat yang berbeda-beda. Masyarakat perkotaan mungkin lebih mudah menggunakan layanan digital karena didukung jaringan internet dan kemampuan teknologi. Sebaliknya, masyarakat di wilayah pedesaan, kelompok lanjut usia, dan warga dengan keterbatasan ekonomi dapat menghadapi hambatan yang lebih besar.

Jika seluruh pelayanan diarahkan menggunakan sistem digital tanpa menyediakan alternatif, masyarakat yang tidak memiliki perangkat atau kemampuan teknologi berisiko kehilangan kemudahan dalam memperoleh hak pelayanan publik. Kondisi tersebut justru bertentangan dengan tujuan awal digitalisasi, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan bagi semua orang.

Permasalahan berikutnya adalah keamanan informasi. Identitas digital menyimpan data yang dapat digunakan untuk mengenali seseorang. Oleh karena itu, kesalahan pengelolaan, akses tanpa izin, maupun penyalahgunaan informasi dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Pemerintah tidak boleh menganggap keamanan data sebagai persoalan teknis semata karena hal tersebut menyangkut hak dan kepercayaan warga negara.

Salah satu landasan hukum yang relevan untuk membahas persoalan ini adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi perlindungan informasi pribadi masyarakat dalam proses pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan pengelolaan data.

Dalam Pasal 4, data biometrik termasuk kategori data pribadi yang bersifat spesifik. Sementara itu, Pasal 5 memberikan hak kepada subjek data pribadi untuk memperoleh informasi mengenai identitas pihak yang meminta data, dasar kepentingan hukum, serta tujuan penggunaan data tersebut.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah maupun pihak pengelola sistem digital tidak boleh menggunakan data masyarakat secara sembarangan. Pengelolaan identitas digital harus memperhatikan keamanan, keterbukaan, dan pertanggungjawaban.

Menurut saya, keberadaan undang-undang ini harus benar-benar diwujudkan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Jangan sampai pemerintah mendorong masyarakat menggunakan identitas digital, tetapi belum mampu memberikan jaminan perlindungan yang memadai terhadap informasi pribadi mereka.

Permasalahan identitas digital dapat dianalisis menggunakan teori New Public Service (NPS) yang dikembangkan oleh Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt. Teori ini menekankan bahwa pemerintah harus melayani masyarakat sebagai warga negara, bukan sekadar memperlakukan mereka sebagai pelanggan atau pengguna layanan.

Dalam perspektif NPS, kepentingan publik harus menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Artinya, keberhasilan pelayanan digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan dan melindungi hak masyarakat.

Jika dikaitkan dengan penerapan IKD, pemerintah harus memastikan bahwa seluruh warga mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan. Masyarakat yang belum memahami teknologi perlu mendapatkan pendampingan, sedangkan warga yang tidak memiliki akses internet tetap harus memperoleh alternatif pelayanan secara langsung.

Teori NPS juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat. Pemerintah perlu melibatkan warga dalam mengevaluasi pelayanan digital, menerima kritik, serta memberikan informasi secara terbuka mengenai pengelolaan data pribadi.

Dengan demikian, penerapan identitas digital yang sesuai dengan prinsip NPS adalah penerapan yang menempatkan kepentingan dan hak masyarakat di atas kepentingan teknologi maupun efisiensi birokrasi semata.

Identitas digital merupakan salah satu bentuk perkembangan administrasi publik yang berpotensi meningkatkan kecepatan, kemudahan, dan efisiensi pelayanan pemerintah. Namun, penerapannya di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan akses teknologi, kemampuan digital masyarakat, dan perlindungan data pribadi.

Berdasarkan materi Subbab 3.2, tata kelola identitas digital yang baik harus dibangun melalui keamanan, privasi, inklusi, transparansi, dan kepercayaan publik. Hal tersebut juga sejalan dengan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta teori New Public Service yang menempatkan warga negara sebagai pusat pelayanan.

Pemerintah perlu memperkuat keamanan sistem identitas digital melalui pengawasan dan evaluasi berkala, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta memperluas pemerataan akses internet. Selain itu, pelayanan secara langsung atau luring harus tetap tersedia bagi masyarakat yang belum mampu menggunakan teknologi.

Pada akhirnya, identitas digital seharusnya menjadi alat untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat, bukan menjadi batas baru yang memisahkan warga yang mampu menggunakan teknologi dengan mereka yang masih memiliki keterbatasan. Sebab, kemajuan pelayanan publik bukan hanya tentang seberapa modern sistem yang dibangun, melainkan seberapa adil manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. ***

*) Mahasiswa Fisipol Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi