Melampaui Sekadar Aplikasi: Menata Ulang Kelembagaan dan Regulasi Governance Digital di Indonesia

Sudahkah Negara Siap Mengelola Pemerintahan yang Serba Terhubung?

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah. Berbagai urusan yang sebelumnya mengharuskan warga datang langsung ke kantor pelayanan kini dapat dilakukan melalui perangkat digital. Pengurusan administrasi kependudukan, pendaftaran layanan kesehatan, akses pendidikan, pengajuan perizinan, hingga penerimaan bantuan sosial semakin banyak memanfaatkan sistem elektronik. Perubahan tersebut membuka peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan kecepatan, jangkauan, dan kualitas pelayanan publik. Meskipun demikian, keberhasilan transformasi digital tidak cukup ditentukan oleh ketersediaan aplikasi atau kecanggihan perangkat teknologi.

Hal yang lebih mendasar ialah kesiapan pemerintah dalam mengatur hubungan kerja antarlembaga, menetapkan pembagian kewenangan, serta memastikan setiap sistem berjalan berdasarkan tujuan dan standar yang selaras. Tanpa tata kelola yang kuat, digitalisasi justru dapat memindahkan kerumitan birokrasi dari meja pelayanan ke layar telepon genggam. Warga mungkin tetap diminta mengisi informasi yang sama pada beberapa platform, sementara instansi pemerintah menghadapi persoalan berupa data yang tidak seragam, pengembangan aplikasi yang berulang, dan pemborosan anggaran. Oleh sebab itu, governance digital perlu ditempatkan sebagai agenda pembenahan administrasi negara, bukan sekadar proyek pengadaan teknologi.

FONDASI REGULASI DAN PEMBAGIAN PERAN KELEMBAGAAN

Indonesia sebenarnya telah mempunyai sejumlah kebijakan yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan digital. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memberikan kerangka bagi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemerintahan. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 menetapkan Arsitektur SPBE Nasional sebagai pedoman agar pembangunan sistem elektronik antarlembaga memiliki arah yang terencana. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 juga mendorong percepatan transformasi digital serta keterpaduan layanan digital nasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi dasar penting untuk menjamin pemrosesan data pribadi dilakukan secara bertanggung jawab.

Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa tantangan Indonesia bukan semata-mata ketiadaan aturan. Persoalan yang perlu mendapat perhatian ialah bagaimana ketentuan tersebut diterapkan secara konsisten oleh lembaga pemerintah pusat maupun daerah. Dalam praktiknya, penyelenggaraan governance digital melibatkan banyak aktor dengan mandat yang berbeda. Kementerian yang menangani reformasi birokrasi berperan dalam koordinasi kebijakan SPBE, kementerian yang membidangi komunikasi dan urusan digital memiliki peran pada pengembangan ekosistem serta aspek teknologi, sedangkan Bappenas berkaitan dengan penyelarasan agenda digital ke dalam perencanaan pembangunan. BSSN berperan memperkuat keamanan siber, sementara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan kebijakan sesuai urusan dan kewenangannya.

Pembagian tugas tersebut diperlukan agar setiap institusi memahami tanggung jawabnya. Namun, pembagian kewenangan tidak boleh berakhir pada terbentuknya batas-batas sektoral yang menghambat kerja sama. Pemerintah memerlukan kepemimpinan koordinatif yang mampu menyelesaikan perbedaan kepentingan, menetapkan prioritas bersama, dan memastikan setiap instansi mengikuti arsitektur nasional. Dengan demikian, keberhasilan tata kelola digital tidak hanya bergantung pada keberadaan organisasi dan peraturan, tetapi juga pada kemampuan institusi untuk bekerja sebagai satu kesatuan.

KOLABORASI SEBAGAI DASAR TATA KELOLA DIGITAL

Dari sudut pandang Administrasi Publik, persoalan tersebut dapat dijelaskan melalui pendekatan collaborative governance. Ansell dan Gash (2008) menempatkan dialog, kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama sebagai unsur penting dalam proses kolaborasi. Pendekatan ini relevan karena transformasi digital tidak dapat dijalankan oleh satu instansi secara mandiri. Pengembangan layanan yang terintegrasi membutuhkan kesepakatan mengenai standar data, mekanisme pertukaran informasi, perlindungan keamanan, dan hasil pelayanan yang hendak dicapai.

Kolaborasi seharusnya dibangun sejak tahap perencanaan. Apabila setiap instansi terlebih dahulu mengembangkan aplikasi berdasarkan kebutuhannya sendiri, kemudian baru berupaya menghubungkan sistem tersebut, proses integrasi berpotensi menjadi lebih rumit dan mahal. Karena itu, pemerintah perlu menyepakati arsitektur, standar teknis, serta pembagian tanggung jawab sebelum suatu sistem dikembangkan. Kerja sama juga perlu melibatkan sektor swasta sebagai penyedia teknologi dan masyarakat sebagai pihak yang menerima dampak kebijakan. Keterlibatan tersebut harus tetap berada dalam kerangka pengawasan publik agar kepentingan komersial tidak mengesampingkan hak warga negara.

PERLINDUNGAN DATA DAN AKUNTABILITAS

Keterhubungan antarsistem pemerintah membawa manfaat, tetapi sekaligus meningkatkan risiko penyalahgunaan informasi. Integrasi data tidak dapat dimaknai sebagai izin bagi seluruh instansi untuk mengakses semua informasi masyarakat tanpa batas. Setiap penggunaan data harus mempunyai tujuan yang jelas dan dasar pemrosesan yang sah. Pemerintah juga perlu mengatur siapa yang berwenang mengakses informasi, bagaimana data disimpan dan dipertukarkan, berapa lama data digunakan, serta tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi insiden keamanan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menegaskan pentingnya kewajiban pengendali dan prosesor data serta hak subjek data. Oleh karena itu, lembaga pemerintah harus menerapkan pembatasan akses sesuai kebutuhan tugas, pengamanan sistem, pencatatan aktivitas pengolahan data, dan prosedur penanganan kebocoran. Kejelasan tanggung jawab juga diperlukan agar masyarakat mengetahui lembaga yang harus dimintai penjelasan ketika informasi pribadinya disalahgunakan. Tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban yang nyata, integrasi digital justru dapat memperbesar kerentanan warga.

TANTANGAN PELAKSANAAN DI INDONESIA

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa tingkat kematangan pemerintahan digital tidak seharusnya diukur hanya melalui jumlah aplikasi yang tersedia. OECD (2020) mengemukakan enam dimensi pemerintahan digital, yakni digital by design, sektor publik berbasis data, government as a platform, open by default, user-driven, dan proactiveness. Kerangka tersebut menekankan bahwa teknologi perlu menjadi bagian dari perencanaan kebijakan, pengelolaan data, keterbukaan pemerintah, serta pelayanan yang berangkat dari kebutuhan pengguna. OECD dalam Digital Government Outlook 2026 juga menyoroti perlunya perubahan organisasi dan peningkatan kapasitas pemerintah untuk mencapai kematangan digital.

Jika menggunakan kerangka tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang patut diperhatikan di Indonesia. Pertama, ego sektoral dapat membuat instansi lebih mengutamakan sistem yang dibangun sendiri daripada menggunakan standar bersama. Kedua, kemampuan pemerintah daerah belum tentu setara. Perbedaan ketersediaan jaringan, anggaran, perangkat, dan tenaga aparatur dapat menyebabkan kualitas layanan digital tidak merata. Ketiga, ketentuan teknis yang tersebar berisiko menyulitkan pelaksana apabila tidak diterjemahkan menjadi pedoman operasional yang mudah dipahami. Keempat, penilaian keberhasilan terkadang lebih menonjolkan jumlah platform atau capaian administratif dibandingkan kemudahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Tantangan lainnya berkaitan dengan kesenjangan akses dan literasi digital. Tidak semua warga mempunyai perangkat memadai, jaringan internet stabil, atau kemampuan menggunakan layanan elektronik. Apabila seluruh pelayanan dialihkan ke sistem daring tanpa pilihan lain, kelompok lanjut usia, masyarakat di wilayah dengan konektivitas terbatas, dan warga yang kurang terbiasa menggunakan teknologi dapat mengalami hambatan. Dengan demikian, digitalisasi harus memperluas akses terhadap pelayanan, bukan menciptakan bentuk ketidaksetaraan baru.

ARAH PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN REGULASI

Pemerintah perlu membangun mekanisme koordinasi lintas sektor yang mempunyai mandat jelas, sasaran terukur, serta kewenangan untuk menyelesaikan hambatan integrasi. Setiap instansi sebaiknya menunjuk penanggung jawab tata kelola digital dan data yang memastikan program lembaganya sejalan dengan Arsitektur SPBE Nasional. Koordinasi tersebut perlu disertai evaluasi berkala sehingga persoalan yang muncul tidak berhenti sebagai catatan rapat, tetapi ditindaklanjuti melalui keputusan dan pembagian tugas yang tegas.

Pada aspek regulasi, pemerintah perlu memperjelas pedoman pelaksanaan mengenai interoperabilitas, klasifikasi data, kewenangan akses, standar keamanan, pengadaan teknologi, dan pertanggungjawaban ketika terjadi insiden. Prinsip pengisian data satu kali dapat diterapkan secara bertahap apabila kualitas data, dasar hukum, dan mekanisme perlindungannya telah dipastikan. Prinsip ini akan mengurangi pengulangan administrasi serta mencegah masyarakat menjadi pihak yang harus menghubungkan sendiri berbagai sistem pemerintah.

Pengawasan juga perlu diperkuat melalui audit SPBE dan pemeriksaan keamanan secara berkala. Hasil evaluasi kinerja layanan sebaiknya disampaikan secara terbuka dengan tetap memperhatikan kerahasiaan informasi yang dilindungi. Di tingkat daerah, pemerintah pusat perlu memberikan pendampingan teknis, dukungan pembiayaan yang berkelanjutan, dan pelatihan bagi aparatur. Hal ini juga dibahas dalam buku Governance Digital karya Andhika Wahyudiono pada bab 2 sub bab pembahasan Kerangka Kelembagaan dan Regulasi Governce Digital pada bagian 2.2 Regulasi kecerdasan buatan 2026 yang menerangkan bahwa Di tingkat daerah, pemerintah pusat perlu memberikan pendampingan teknis, dukungan pembiayaan yang berkelanjutan, dan pelatihan bagi aparatur. Sebagaimana ditekankan oleh Anza, Prasojo, dan Salomo (2026), pembangunan kapasitas digital di kalangan birokrat memerlukan kerangka pedagogis yang sistematis agar kelembagaan dapat berfungsi optimal, yang sekaligus harus dibarengi dengan penyederhanaan struktur yang ada. Peningkatan kompetensi tidak cukup berfokus pada kemampuan mengoperasikan aplikasi.Peningkatan kompetensi tidak cukup berfokus pada kemampuan mengoperasikan aplikasi, tetapi juga mencakup pemahaman tentang tata kelola data, keamanan informasi, etika penggunaan teknologi, dan pelayanan yang berorientasi pada warga.

Masyarakat harus ditempatkan sebagai pihak yang ikut menentukan kualitas layanan. Pemerintah dapat menyediakan kanal pengaduan yang mudah digunakan, melibatkan kelompok rentan dalam pengujian layanan, dan menindaklanjuti masukan warga secara terukur. Layanan tatap muka atau bantuan langsung juga tetap perlu tersedia bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses digital. Dengan pendekatan tersebut, efisiensi dapat berjalan beriringan dengan prinsip keadilan dan inklusivitas.

PENUTUP

Pada akhirnya, governance digital merupakan upaya menata kembali cara pemerintah menjalankan kewenangan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Regulasi berfungsi menetapkan arah, standar, serta batas tanggung jawab, sedangkan kelembagaan memastikan seluruh ketentuan diterapkan melalui koordinasi dan kerja sama. Indonesia telah memiliki landasan kebijakan untuk membangun pemerintahan berbasis elektronik. Namun, keberhasilan agenda tersebut masih ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan, kesanggupan mengatasi ego sektoral, pemerataan kapasitas daerah, dan keseriusan melindungi data pribadi.

Pemerintahan digital yang baik bukanlah pemerintahan yang mempunyai aplikasi paling banyak atau teknologi paling canggih. Ukuran utamanya adalah kemampuan negara menghadirkan layanan yang terhubung, mudah dijangkau, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Transformasi digital baru dapat disebut berhasil ketika masyarakat tidak lagi dibebani prosedur berulang, memperoleh kepastian pelayanan, serta tetap terlindungi hak-haknya. Karena itu, pembenahan kelembagaan dan regulasi harus berjalan seiring dengan pengembangan teknologi agar pemerintahan yang serba terhubung benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan publik.

BAGAN ALUR ARGUMENTASI GOVERNANCE DIGITAL INDONESIA

MASALAH	PENGUATAN KELEMBAGAAN	REGULASI DAN TATA KELOLA	HASIL YANG DIHARAPKAN
• Ego sektoral antarlembaga • Aplikasi dan data terfragmentasi • Kapasitas daerah tidak merata • Risiko kebocoran data • Layanan belum berpusat pada warga	• Kepemimpinan koordinasi nasional • Penanggung jawab digital dan data di tiap instansi • Kolaborasi pusat dan daerah • Peningkatan kompetensi aparatur	• Penyelarasan SPBE dan arsitektur nasional • Standar interoperabilitas • Pelindungan data pribadi • Audit keamanan dan akuntabilitas	• Layanan publik terpadu • Data akurat dan dipertukarkan secara aman • Birokrasi efisien dan transparan • Kepercayaan publik meningkat

Kunci penghubung: Kepemimpinan • Koordinasi • Standar Bersama • Akuntabilitas • Kapasitas SDM

Gambar 1. Alur argumentasi kerangka kelembagaan dan regulasi governance digital.

Penjelasan Bagan

Bagan tersebut memperlihatkan hubungan antara persoalan tata kelola digital, kebutuhan penguatan kelembagaan, pembenahan regulasi, dan hasil yang diharapkan. Fragmentasi layanan tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah aplikasi. Diperlukan koordinasi antarlembaga, aturan yang memberikan kepastian, serta kapasitas aparatur yang memadai agar integrasi sistem menghasilkan pelayanan yang aman, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kerangka kelembagaan dan regulasi governance digital di Indonesia telah memiliki dasar melalui kebijakan SPBE, Arsitektur SPBE Nasional, percepatan keterpaduan layanan digital, dan pelindungan data pribadi. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi persoalan koordinasi, perbedaan kapasitas antardaerah, fragmentasi sistem, serta belum meratanya orientasi pelayanan pada kebutuhan warga. Pemerintah perlu memperkuat kepemimpinan lintas sektor, memperjelas standar interoperabilitas dan tata kelola data, meningkatkan kompetensi aparatur, melaksanakan audit keamanan secara konsisten, serta membuka ruang partisipasi masyarakat. Setiap kebijakan digital juga harus memastikan bahwa pertukaran informasi dilakukan secara sah dan aman. Keberhasilan transformasi digital pada akhirnya harus diukur melalui kemudahan, keadilan, keamanan, dan akuntabilitas pelayanan yang diterima masyarakat. ***

*) Mahasiswa Fisipol Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi