Kemenkeu Dorong Pelaku UMKM di Wilayah Kalteng Berorientasi Ekspor Go Global

PALANGKA RAYA, BorneoDalily.co.id — Menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Bea Cukai Palangka Raya menyelenggarakan acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Sinergi untuk UMKM Kalteng Go Global” bertempat di Aula Kantor Wilayah Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (16/6/2022) Pukul 09.00 WIB.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Hari Utomo, menyampaikan bahwa dunia UMKM pascapandemi menghadapi banyak sekali tantangan dan pemerintah terus berupaya hadir dengan berbagai stimulus yang khusus diberikan pada sektor UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM itu meliputi adanya kesulitan untuk menaikkan kelas usaha, minimnya akses digitalisasi, kesulitan menembus pasar global, hambatan dalam produktivitas, dan kurangnya layanan finansial,” kata Hari Utomo.

Dalam acara diskusi yang dihadiri oleh para pelaku UMKM Wilayah Kalteng dan juga perwakilan instansi dan dinas terkait ini.

Sebagai perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah Hari Utomo menambahkan, bahwa Kemenkeu lewat direktorat-direktorat di bawahnya saat ini telah memberikan berbagai program dan kebijakan guna menjawab tantangan UMKM di masa yang penuh ketidakpastian pasca pandemi ini.

Diskusi dengan narasumber perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, dan juga Kantor Bea Cukai Palangkaraya ini berusaha memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan umum yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Sementara itu, Plt. Kepala KPPBC TMP C Palangkaraya, Firman Yusuf, menyampaikan analisis atas permasalahan umum yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Wilayah Kalteng itu meliputi minimnya pemahaman atas regulasi peredaran produk baik lokal maupun internasional, kesulitan logistik terkait pengiriman produk lewat jalur udara maupun jalur laut via angkut darat, serta kesulitan pendanaan untuk pengadaan bahan baku dan barang modal produksi.

“Harapannya setelah terselenggaranya acara diskusi ini pelaku UMKM di Wilayah Kalteng dapat merealisasikan kegiatan ekspornya lewat asistensi dan pendampingan bersama dari para stakeholder terkait,” ungkapnya.

Pelaksanaan kegiatan FGD berjalan dengan baik dan diakhiri dengan pembentukan jejaring komunikasi antara pelaku UMKM dengan instansi dan dinas terkait ini juga disampaikan testimoni dari beberapa pelaku usaha di Wilayah Kota Palangka Raya yang telah berhasil ekspor melalui Kantor Bea Cukai Palangka Raya. (ab)