Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin Buka Kongres Mujahid Digital MUI 2022

JAKARTA. Borneodaily.co.id – Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin membuka secara resmi Kongres Mujahid Digital Majelis Ulama Indonesia (MUI), bertempat di Istana Wakil Presdien, Jum’at (16/9). Selain dihadiri peserta Komisi Infokom MUI dari 34 Provinsi, kegiatan ini juga dihadiri Wakil Ketua Umum MUI Buya Basri Bermanda dan KH Marsudi Syuhud, Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah. Sementara, Wakil Presiden hadir dengan didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Robikin Emhas.

Mengawali kata sambutannya, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengatakan perkembangan teknologi digital telah menyentuh hampir seluruh sudut kehidupan manusia. Dengan dinamika interaksi sosial di tengah masyarakat yang berkembang dengan sangat cepat, masyarakat juga dihadapkan pada tantangan yang semakin sulit.

‘’Persoalan bangsa yang harus dicermati saat ini bahwa media sosial bisa membawa manfaat positif bagi bangsa namun sebaliknya media sosial juga bisa mendatangkan mudarat jika tidak dicermati dengan tepat,’’ tutur Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.

‘’Bagi umat Islam, kehadiran media sosial mesti dioptimalkan sebagai sarana menguatkan ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah. Jangan sebaliknya, justru dunia digital membuat umat di dunia nyata terpolarisasi dan terpecah,” lanjut Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.

Kepada para mujahid digital, sebutan bagi para ahli teknologi dan informasi dari Komisi Infokom MUI, Wapres berpesan agar enam platform interaksi digital qurani yang ada dalam Alquran, dapat diteguhkan.

Pertama, qawlan sadîdá, yaitu perkataan yang benar dan lurus. Artinya, berkata benar dengan menyampaikan fakta yang sebenarnya, tidak mengarang cerita, atau membohongi publik.

Kedua, lanjutnya, adalah qawlan ma’rûfá yaitu berkata dengan memilih idiom yang tepat dan mengandung kebaikan. Ketiga, qawlan balîghá, yaitu perkataan yang berkesan, membekas pada jiwa. “Berkata untuk mengundang simpati dan mendorong yang lain untuk melakukan kebaikan,”ujar Wapres.

Platform interaksi digital Qurani yang keempat adalah qawlan karîmá, yaitu perkataan yang mulia. Dan yang kelima, qawlan maysûrá, yaitu perkataan yang mudah dipahami. “Sebab ucapan itu, nasihat itu, kayak makanan juga. Kalau bayi makanannya masih bubur, kalau sudah agak besar, makanannya lain. Kalau sudah dewasa, makanannya apa saja dimakan,” gurau Wapres.

Terakhir, platform interaksi berupa qawlan Layyinâ, yaitu berkata dengan kalimat yang santun, mengajak yang lain dengan kelembutan, kesederhanaan, dan kasih sayang.

Wapres juga berharap agar para mujahid digital membuat program-program edukasi bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air agar masyarakat semakin bijak bermedia sosial dan cerdas dalam memanfaatkan teknologi. “Dan tentu yang penting juga mengawal isinya. Karena kita diperintahkan untuk membincangkan hal-hal yang baik saja. Kebaikan itu terdiri dari 2 hal, yaitu isalul manfaat [membawa manfaat] dan juga menangkal ke-mudhorot-an. Selain itu, tidak ada kebaikan,” tegas Wapres.

Sebelumnya, Ketua Komisi Infokom MUI, Mabroer M.S mengungkapkan, istilah “mujahid digital” dipilih dalam rangka mengembalikan pemahaman kata “jihad” ke makna yang seharusnya, bukan dalam arti sempit seperti yang kebanyakan orang ketahui. “Ternyata jihad ini sangat akrab di telinga kita, tapi mispersepsi. Maka kami berusaha agar makna dan penggunaannya benar,” ujar Mabroer.

Kongres Mujahid Digital sendiri telah berlangsung dalam beberapa rangkaian acara. Dimulai dengan kick off Kongres Mujahid Digital di Graha Mental Spiritual, Jakarta Pusat, pada Rabu 31 Agustus 2022 yang lalu, dilanjutkan dengan kegiatan halaqoh dengan para youtuber dan influencer Muslim.

“Harapannya, MUI sebagai rumah besar umat Islam bisa menjadi rumah yang nyaman bagi youtuber dan influencer, yang selama ini disinyalir menjadi sumber informasi yang agak menyesatkan. Oleh karena itu, MUI melalui [komisi] Infokom, memiliki kewajiban moral untuk mengajak mereka kembali. Harapannya, agar Islam wasathiyah yang dikembangkan MUI ini menjadi mainstream,” pungka Mabroer. (red)