Bupati Batola Terima Penghargaan Mal Pelayanan Publik dari KemenPAN-RB

MARABAHAN,Borneodaily.co.id-
Bupati Barito Kuala (Batola), H Bahrul Ilmi menerima piagam penghargaan atas Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Batola sebagai Pemerintah Daerah Penyelenggara Mal Pelayanan Publik Katagori Prima, Senin (17/03/2025).

Penghargaan tersebut hanya diberikan kepada 20 MPP se-Indonesia dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Rini Widyantini pada tanggal 31 Desember 2024.

Penghargaan tersebut merupakan predikat penilaian tertinggi dalam Kualitas Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) oleh Kementerian PAN-RB.

Piagam penghargaan dari Kementerian PAN-RB diserahkan kepada Kepala DPMPTSP, Eko Purnama Sakti, di ruang kantor Bupati setempat.

Dengan capaian tersebut Bupati Batola, H Bahrul Ilmi menyampaikan apresiasinya, terhadap dinas peraih penghargaan tersebut.

“Ini menjadi motivasi kedepan, kita tingkatkan terus untuk Birokrasi Batola lebih baik lagi,” sebut Bupati.

MPP sendiri merupakan pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah serta swasta secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

Mal Pelayanan Publik (MPP) Batola diresmikan pada tahun 2022 telah mengikuti evaluasi dua kali, pada tahun 2023 dan 2024.

Untuk tahun 2023 Mal Pelayanan Publik (MPP) Setara Batola mendapat predikat sangat baik dan berdasarkan evaluasi tahun 2023 serta perbaikan-perbaikan kinerja dalam evaluasi pada tahun 2024.

Yang menjadi penilaian kementerian PAN-RB dalam evaluasi tereehut adalah, ketersediaan anggaran MPP, persentase jumlah perizinan (OSS dan PBG) yang diterbitkan, realisasi investasi, kelengkapan informasi pelayanan di MPP, digitalisasi pelayanan.

Selain itu, penggunaan MPP Digital, sarana prasarana MPP (sesuai standar pelayanan yang ditetapkan Kemenpan RB), ketersediaan sarana layanan khusus kelompok rentan, kesepakatam bersama dengan instansi vertikal, kementerian/lembaga, SKPD bergabung dengan MPP.

Keterbukaan informasi, baik itu standar pelayanan, SOP, jenis layanan, waktu, biaya, informasi di media sosial dan di tempat layanan, inovasi dimiliki MPP baik dari DPMPTSP dan seluruh tenant MPP, reward dan punishment serta jaminan pelayanan.(bor/diskominfo batola)