Palangka Raya, Borneodaily.co.id – Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Subandi menyoroti masalah kekosongan tenaga operator dan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang mulai mengganggu pelayanan publik.
“Efisiensi anggaran membuat Disdukcapil harus beradaptasi, tapi kami ingin memastikan meskipun terdampak instruksi presiden, pelayanan tetap berjalan lancar dan tidak merugikan masyarakat,” katanya di Palangka Raya, Selasa.
Menurut Subandi, Disdukcapil sejauh ini sudah berupaya mempertahankan kualitas layanan dengan inovasi seperti Si-DOI, yang mempermudah masyarakat mengurus administrasi kependudukan lewat pendaftaran online.
“Si-DOI bisa diakses dari mana saja melalui handphone, tapi keberhasilan teknologi ini harus diimbangi dengan SDM yang memadai agar pelayanan tidak terhambat,” ujarnya.
Namun, ia mengungkapkan tantangan besar saat ini adalah banyaknya posisi operator dan admin yang kosong pada 2025, karena sebagian staf yang lolos CPNS ditempatkan di luar Disdukcapil.
“Kekosongan ini berpotensi menghambat layanan, kami mendesak Disdukcapil berkoordinasi dengan BKPSDM untuk segera mengisi posisi tersebut,” tegasnya.tim





















Users Today : 1334
Users Yesterday : 1518
This Month : 37921
This Year : 244755
Total Users : 1126766
Views Today : 3492