Muara Teweh, Borneodaily.co.id – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menegaskan komitmennya menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung percepatan pembangunan dalam dua tahun mendatang.
Bupati Barito Utara Shalahuddin mengatakan keikutsertaannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027 menjadi momentum strategis dalam memperjuangkan berbagai kebutuhan pembangunan daerah.
“Kehadiran kami dalam Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Tengah 2027 merupakan momen penting untuk memperjuangkan arah pembangunan Barito Utara ke depan,” ujar Shalahuddin di Muara Teweh, Rabu.
Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Tengah yang berlangsung di Aula Jayang Tingang, Palangka Raya, Selasa.
Menurutnya, sejumlah usulan prioritas telah disampaikan kepada pemerintah provinsi, mencakup sektor sosial budaya, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam, hingga peningkatan kerja sama antarwilayah.
Ia menegaskan seluruh usulan yang diajukan merupakan aspirasi masyarakat dan kebutuhan strategis Kabupaten Barito Utara yang diharapkan dapat masuk dalam agenda pembangunan tingkat provinsi.
“Berbagai program yang kami usulkan berorientasi pada kepentingan masyarakat, mulai dari peningkatan infrastruktur, penguatan ekonomi, hingga pengembangan potensi sumber daya daerah,” katanya.
Shalahuddin berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat memperkuat pelaksanaan program pembangunan yang dirancang Pemkab Barito Utara.
Menurut dia, sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi sangat diperlukan agar program pembangunan berjalan optimal, terintegrasi, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Semoga seluruh usulan yang telah disampaikan mendapat dukungan sehingga dapat diwujudkan secara bertahap demi kemajuan Barito Utara yang lebih baik,” ujarnya.
Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Tengah sendiri merupakan agenda tahunan strategis yang mempertemukan pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah secara terpadu dan berkelanjutan.(red)























Users Today : 1259
Users Yesterday : 912
This Month : 2171
This Year : 169030
Total Users : 1051041
Views Today : 2679