DPRD Minta Pemprov Kalteng Percepat Pencapaian Target Pendapatan Daerah 2026

PALANGKA RAYA, Borneodaily.co.id – DPRD Kalimantan Tengah menyoroti rendahnya realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang hingga pertengahan tahun anggaran 2026 baru mencapai sekitar 32 persen dari target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut dinilai perlu segera mendapat perhatian serius agar tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan.

Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari, mengatakan capaian pendapatan daerah menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah. Menurutnya, apabila target pendapatan tidak tercapai, maka kemampuan pemerintah membiayai berbagai program prioritas juga akan ikut terpengaruh.

“Harapan kita pada November nanti realisasi pendapatan bisa mencapai 100 persen. Jika target pendapatan tidak tercapai, maka pelaksanaan program pembangunan juga akan terdampak,” ujar Ansyari, Kamis (25/6/2026).

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, angka realisasi pendapatan sebesar 32 persen tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kalimantan Tengah dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). DPRD berencana kembali memanggil OPD terkait guna mengetahui secara rinci penyebab rendahnya capaian pendapatan tersebut.

Ia menegaskan, pemerintah daerah harus mampu menghadirkan langkah konkret dalam mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan, baik dari sektor pajak, retribusi, maupun sumber pendapatan daerah lainnya. Menurutnya, kondisi ekonomi tidak dapat dijadikan satu-satunya alasan atas belum optimalnya realisasi pendapatan.

“Kalau memang ada kendala, maka harus dicari solusi bersama. Karena apabila realisasi pendapatan hanya mencapai sekitar 80 persen, maka pelaksanaan pembangunan juga berpotensi tidak berjalan secara maksimal,” tegasnya.

Ansyari menambahkan, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang direncanakan, tetapi juga kemampuan pemerintah merealisasikan pendapatan sesuai target. Apabila pendapatan tidak optimal, berbagai program prioritas berpotensi mengalami penundaan bahkan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Karena itu, DPRD mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi peningkatan pendapatan daerah. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pemanfaatan sumber-sumber pendapatan yang sah dinilai menjadi langkah penting untuk mengejar target hingga akhir tahun anggaran.

Dengan waktu yang tersisa menuju penutupan tahun anggaran semakin terbatas, DPRD berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah percepatan agar target pendapatan dapat tercapai dan seluruh program pembangunan yang telah direncanakan tetap berjalan sesuai harapan masyarakat. (Red)