Perubahan APBD 2026 Kalteng Defisit Rp225 Miliar, Pemprov Tekankan Efisiensi

PALANGKA RAYA, Borneodaily.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmen untuk menjaga pengelolaan anggaran daerah agar tetap efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo saat menghadiri Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Rabu (9/9/2026).

Rapat Paripurna tersebut mengagendakan penyampaian Pidato Pengantar Gubernur Kalimantan Tengah terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan naskah Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD 2026 kepada Pimpinan DPRD Kalteng.

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Arton S. Dohong mengatakan, Rapat Paripurna tersebut merupakan tindak lanjut kesepakatan bersama antara Pemprov Kalteng dan DPRD terhadap rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang telah ditandatangani pada 21 Agustus 2026.

“Selanjutnya, Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 akan menjadi bahan untuk dilakukan pengkajian dan pembahasan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” kata Arton.

Dalam pidato pengantarnya, Edy Pratowo menjelaskan bahwa penyusunan Perubahan APBD 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan perkembangan yang terjadi.

Di antaranya capaian kinerja program dan kegiatan, kondisi yang akan dihadapi hingga akhir tahun anggaran, dampak inflasi, dinamika ekonomi global, nasional dan regional, isu strategis daerah, perubahan kebijakan nasional, serta realisasi pendapatan daerah.

“Mulai dari perencanaan sampai penetapan anggaran, seluruh program dan kegiatan diarahkan pada peningkatan kualitas belanja, efisiensi program, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pemanfaatan aset daerah,” tutur Edy.

Menurutnya, meskipun terjadi penurunan penerimaan dari pemerintah pusat, Pemprov Kalteng tetap berupaya memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap terjaga dan program pembangunan prioritas daerah dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan proyeksi yang telah dibahas bersama DPRD Kalteng, struktur Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 terdiri atas Pendapatan Daerah sebesar Rp5,315 triliun lebih dan Belanja Daerah sebesar Rp5,541 triliun lebih.

Dengan komposisi tersebut, terdapat defisit sebesar Rp225 miliar lebih.

Untuk pembiayaan, Penerimaan Pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp226 miliar lebih, yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp216 miliar lebih dan Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah sebesar Rp10 miliar lebih.

Sementara itu, Pengeluaran Pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp833 juta lebih, sehingga Pembiayaan Netto mencapai Rp225 miliar lebih.

Edy menyampaikan, seluruh rincian Rancangan Perubahan APBD tersebut telah dituangkan dalam Nota Keuangan dan Lampiran Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD).

Ia menegaskan, pengelolaan keuangan daerah harus tetap dilakukan secara hati-hati dengan memastikan setiap program dan kegiatan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk selalu menjaga pengelolaan keuangan daerah yang sehat, efisien, transparan, akuntabel, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional,” tegasnya.

Rapat Paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Ketua II DPRD Kalteng Muhammad Ansyari, Sekretaris DPRD Kalteng Pajarudinnoor, unsur Forkopimda, KOPD, serta perwakilan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (Red)