Pemprov Kalteng Targetkan Kemiskinan Turun di Bawah 4,50 Persen Lewat APBD 2027

PALANGKA RAYA, Borneodaily.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 harus menjadi instrumen pembangunan yang efektif, efisien, responsif, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng, Rabu (16/9/2026).

Rapat tersebut membahas tanggapan Pemerintah Provinsi Kalteng terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kalteng atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

“Kebijakan fiskal APBD Tahun Anggaran 2027 difokuskan untuk merespons dinamika dan tantangan yang dihadapi masyarakat Kalimantan Tengah. Setiap rupiah anggaran harus menghasilkan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat,” tutur Linae.

Kebijakan fiskal 2027 diarahkan pada sejumlah sektor prioritas. Di antaranya peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, percepatan penurunan kemiskinan dan stunting, pembangunan konektivitas antarwilayah, serta penguatan ekonomi lokal melalui sektor pertanian, UMKM dan optimalisasi potensi daerah.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemprov Kalteng akan memperluas basis pajak dan retribusi, memperkuat digitalisasi pemungutan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan aset daerah dan kinerja BUMD, serta mengembangkan sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat kecil.

Dalam pengelolaan BUMD, evaluasi dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan kesehatan keuangan, produktivitas aset dan modal, tata kelola, dividen, serta manfaat ekonomi dan pelayanan bagi masyarakat.

PT Bank Kalteng, misalnya, disebut memiliki modal inti lebih dari Rp3 triliun dan membagikan dividen tahun buku 2025 sebesar Rp184,30 miliar kepada seluruh pemegang saham.

Sementara itu, PT Jamkrida diarahkan meningkatkan produktivitas aset, pendapatan, laba, ROA, dividen, diversifikasi pasar, serta akses pembiayaan bagi UMKM.

Adapun PT Banama Tingang Makmur terus dikawal melalui proses restrukturisasi dan penataan kembali core business atas penyertaan modal kumulatif sebesar Rp16,36 miliar.

Pada sisi belanja, Pemprov Kalteng menerapkan prinsip clean and clear serta readiness criteria. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap kegiatan yang dianggarkan memiliki kesiapan lahan, DED, dokumen lingkungan, proses pengadaan, jadwal pelaksanaan, hingga kebutuhan kas.

Paket-paket strategis juga didorong melalui lelang dini sehingga dapat mulai dilaksanakan sejak awal tahun anggaran.

APBD 2027 juga diarahkan sebagai stimulus fiskal untuk menurunkan angka kemiskinan, pengangguran dan stunting.

Pemprov Kalteng menargetkan angka kemiskinan makro pada 2027 berada di bawah 4,50 persen. Intervensi dilakukan melalui penguatan sektor agraris, bantuan benih unggul, pupuk bersubsidi daerah, modernisasi sarana pertanian, Program Kartu Huma Betang Sejahtera, jaminan kesehatan, serta beasiswa bagi keluarga miskin.

Penguatan hilirisasi turut menjadi bagian penting dalam meningkatkan nilai tambah komoditas daerah. Strateginya meliputi penguatan kelembagaan petani dan koperasi, kemitraan UMKM dengan industri, peningkatan keterampilan, serta penyerapan tenaga kerja lokal.

Pemerataan Pendidikan dan Kesehatan

Di bidang pendidikan dan kesehatan, perhatian diarahkan pada pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, peningkatan kompetensi, sarana dan prasarana, ketersediaan obat serta alat kesehatan.

Perluasan akses pelayanan juga menjadi perhatian, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedalaman, pesisir, perbatasan dan terpencil.

Pada 2025, ketersediaan obat esensial di Puskesmas tercatat 96,1 persen, sedangkan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 99,17 persen.

Namun, pemerataan tenaga kesehatan masih menjadi tantangan. Pemprov Kalteng memperkirakan masih terdapat kekurangan sekitar 176 dokter dan 1.187 bidan.

Pemprov Kalteng juga mendukung perluasan akses listrik PLN bagi desa yang belum berlistrik serta penanganan kebutuhan air bersih.

Hingga pertengahan September 2026, distribusi air bersih oleh Satgas Darurat Air Bersih bersama pemerintah kabupaten/kota telah mencapai lebih dari 1,6 juta liter.

Evaluasi Penanganan Karhutla

Dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), pengalaman penanganan sepanjang 2026 akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pencegahan, deteksi dini, kesiapan personel dan peralatan, ketersediaan sumber air, serta kecepatan respons pada 2027.

Untuk menjaga kualitas belanja, Pemprov Kalteng juga melakukan rasionalisasi terhadap kegiatan yang kurang prioritas atau tidak memberikan nilai tambah optimal.

Anggaran hasil rasionalisasi diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, khususnya sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan sarana dan prasarana jalan poros desa.

Pemprov Kalteng menegaskan keberhasilan APBD 2027 tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga berdasarkan capaian kinerja, manfaat dan dampak yang dirasakan masyarakat.

Sejumlah indikator yang menjadi ukuran antara lain penurunan angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), penurunan stunting, peningkatan Indeks Modal Manusia, kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, kemantapan jalan provinsi, serta proporsi PAD terhadap pendapatan daerah.

“APBD Tahun Anggaran 2027 harus dikelola secara bersih, transparan, dan akuntabel serta diarahkan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap belanja harus mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Selanjutnya, dokumen pendukung Rancangan APBD 2027 akan dibahas melalui rapat kerja komisi-komisi DPRD bersama Tim Pemerintah Provinsi Kalteng dan perangkat daerah mitra kerja maupun melalui rapat gabungan komisi DPRD.

Turut hadir Ketua DPRD Provinsi Kalteng Arton S. Dohong, Wakil Ketua I Riska Agustrin, Wakil Ketua II Muhammad Ansyari, Wakil Ketua III Junaidi, Sekretaris DPRD Pajarudinnoor, unsur Forkopimda, KOPD, serta perwakilan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah.(Red)