Fraksi PKB Beri Catatan untuk Perubahan APBD Barut 2026, Karhutla Jadi Sorotan

MUARA TEWEH, Borneodaily.co.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Barito Utara menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Meski menerima Raperda tersebut, Fraksi PKB memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi, terutama terkait penyelesaian kewajiban pekerjaan, penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), pemerataan pembangunan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sikap tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Parmana Setiawan, dalam Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Barito Utara, Kamis (17/9/2026).

Dalam pendapat akhirnya, Parmana menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026.

Fraksi PKB mencermati adanya kenaikan belanja dalam perubahan APBD yang antara lain diarahkan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, kegiatan tahun jamak, penyelesaian kewajiban pekerjaan yang telah berjalan, serta pemenuhan belanja wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, Fraksi PKB mengingatkan agar penyelesaian kewajiban pekerjaan, termasuk kegiatan tahun jamak, dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan.

“Kami meminta agar penyelesaian kewajiban tersebut tetap dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, didukung dokumen yang lengkap, serta menjamin bahwa pemerintah daerah memperoleh hasil pekerjaan sesuai dengan kewajiban yang telah dibayarkan,” ujar Parmana.

Fraksi PKB Soroti Penanganan Karhutla

Selain persoalan anggaran dan kewajiban pekerjaan, Fraksi PKB memberikan perhatian serius terhadap penanganan Karhutla di Kabupaten Barito Utara.

Menurut Parmana, kondisi Karhutla membutuhkan langkah cepat serta penguatan sinergi lintas sektor. Ia menyebut kebakaran telah terjadi di hampir setiap kecamatan sehingga perlu ditangani sejak dini agar tidak semakin meluas.

Fraksi PKB pun mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp10 miliar untuk mendukung penanganan Karhutla.

“Fraksi PKB mendorong Pemerintah Daerah untuk penguatan sinergi lintas sektor dalam penanganan Karhutla, karena Karhutla yang terjadi di Kabupaten Barito Utara sudah sangat mengkhawatirkan, sekarang ini Karhutla sudah merambah hampir di setiap kecamatan,” katanya.

Ia berharap ketersediaan anggaran BTT dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat penanganan Karhutla sekaligus mencegah kebakaran meluas.

“Fraksi PKB berharap dengan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp10 miliar bisa dioptimalkan Pemerintah Daerah untuk penanganan sejak dini agar kebakaran tidak semakin meluas. DPRD selalu siap mendukung penambahan anggaran untuk penanganan Karhutla dan kabut asap,” tegas Parmana.

Dorong Pemerataan Pembangunan

Fraksi PKB juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara.

Pembangunan, menurut Fraksi PKB, tidak seharusnya hanya terkonsentrasi di pusat kota atau wilayah tertentu. Pemerintah daerah diminta memastikan pembangunan menjangkau kecamatan hingga desa-desa.

Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain akses jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, jaringan komunikasi, serta pelayanan publik.

Di bidang infrastruktur, Fraksi PKB mengingatkan pemerintah daerah agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga memperhatikan kualitas, ketepatan waktu, manfaat, dan keberlanjutan hasil pekerjaan.

Selain itu, Fraksi PKB mendorong penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, optimalisasi PAD, serta percepatan pelaksanaan belanja modal dan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. (Red)