Antisipasi Dampak Kenaikan BBM, Gubernur Kalteng Perkuat Pengawasan dan Koordinasi

Palangka Raya, Borneodaily.co.id – Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, menegaskan pentingnya penguatan pengawasan dan koordinasi dalam mengantisipasi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) terhadap perekonomian daerah.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Antisipasi Kenaikan Harga akibat dampak kenaikan BBM yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (20/4/2026).

Menurut Gubernur, persoalan BBM memiliki dampak luas terhadap berbagai sektor, mulai dari distribusi barang, harga kebutuhan pokok, hingga inflasi daerah.

Ia menjelaskan, kebutuhan BBM di Kalimantan Tengah tergolong tinggi, yang didukung sejumlah depot di wilayah Pulang Pisau, Sampit, dan Pangkalan Bun. Oleh karena itu, distribusi harus diperhatikan secara optimal, baik dari sisi jumlah maupun pemerataan.

“Kami berharap adanya penyesuaian distribusi, khususnya di wilayah dengan aktivitas tinggi seperti perkebunan, pertambangan, dan pertanian, agar penyaluran BBM dan LPG lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.

Gubernur juga mengingatkan bahwa permasalahan distribusi BBM berpotensi menjadi persoalan serius apabila tidak diantisipasi sejak dini. Untuk itu, diperlukan langkah cepat dan konkret melalui sinergi seluruh pihak.

Salah satu langkah yang ditekankan adalah penguatan pengawasan distribusi BBM dan LPG, termasuk dengan memanfaatkan teknologi seperti pemantauan berbasis GPS, dokumentasi lapangan, serta pengawasan langsung hingga ke SPBU.

Selain itu, pengaturan pola distribusi juga dinilai penting, seperti pengaturan waktu pelayanan antara BBM subsidi dan non-subsidi guna mencegah antrean panjang di lapangan.

“Pastikan subsidi tepat sasaran dan tidak ada celah sekecil apa pun untuk penyalahgunaan,” tegasnya.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, menambahkan bahwa pemerintah daerah perlu memastikan pasokan dan distribusi BBM serta LPG tetap aman melalui koordinasi intensif dengan Pertamina dan seluruh pemangku kepentingan.

Ia menekankan pentingnya pengawasan distribusi subsidi, baik BBM maupun LPG 3 kilogram, agar tepat sasaran serta mencegah penyalahgunaan. Penertiban dan penegakan hukum terhadap praktik penimbunan dan kecurangan juga harus dilakukan secara tegas.

Selain itu, pengendalian inflasi daerah menjadi prioritas melalui monitoring harga, inspeksi pasar, serta intervensi jika terjadi lonjakan harga. Perlindungan masyarakat juga diperkuat melalui bantuan sosial, operasi pasar, dan layanan pengaduan.

“Komunikasi publik yang transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta mencegah kepanikan,” ujarnya.

Di sisi lain, pihak Pertamina telah melakukan berbagai langkah antisipatif, seperti penguatan stok, monitoring distribusi secara real time, serta optimalisasi sistem logistik yang perlu didukung sinergi di tingkat daerah.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, jajaran kejaksaan, perangkat daerah terkait, serta pihak Pertamina. (red)