Palangka Raya, Borneodaily.co.id- Dalam rangka menyukseskan Program Jaminan Kesehatan Pemerintahan Kabinet Kerja yaitu KIS (Kartu Indonesia Sehat) maka perlu adanya langkah nyata agar program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) ini dapat dirasakan oleh peserta khususnya di Prov. Kalteng.
Visi dari Prov. Kalteng adalah Kalteng Makin BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis) dimana salah satu misinya yaitu Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas, sehat, dan berdaya saing dalam upaya membangun sumber daya yang sehat.
Hal itu dikemukakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Prov. Kalteng Katma F Dirun saat memimpin kegiatan Pertemuan Forum Pemangku Kepentingan Utama Wilayah Prov. Kalteng Semester II Tahun 2022, bertempat di Aula Eka Hapakat Lt.III, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (29/9/2022).
“Pertemuan ini, merupakan salah satu rangkaian upaya kita bersama dalam membangun dan meningkatkan komunikasi dengan seluruh stakeholder sehingga terjalin kerjasama yang baik, memiliki kesamaan persepsi yang bertujuan untuk menyukseskan Program Strategis Nasional yaitu program JKN-KIS yang mana program ini adalah merupakan amanah dari UUD 1945,” tutur Katma.
Katma menambahkan, jaminan kesehatan adalah salah satu jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
Implementasinya merupakan tanggung jawab bersama lintas sektoral antara Pemerintah Pusat/Daerah, Penyelenggara Jaminan Sosial, Penyedia Pelayanan Kesehatan dan Lembaga/ Organisasi/ Komunitas masyarakat.
Tujuannya adalah bagaimana program JKN-KIS ini dapat berjalan optimal dan setiap peserta mudah dalam memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
“Semoga kegiatan ini, dapat melahirkan gagasan, semangat, dan kesepakatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa dan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Prov. Kalteng dalam mencapai UHC sesuai dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo yang dijadikan Program Strategis Nasional dan dituangkan dalam Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tetang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024 dimana pada tahun 2024 Penduduk Indonesia 98% penduduk mendapatkan perlindungan sosial dan kesehatan” tutupnya.
Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah Kaltim, Kalsel, Kalteng, Kaltara BPJS Kesehatan Prio Hadi Susatyo dalam laporannya menyampaikan forum ini merupakan forum untuk saling komunikasi, berdiskusi, mengupdate informasi dan juga meminta masukan terkait dengan pelaksanaan JKN baik dari sisi coverage maupun dari sisi kualitas pelayanan.
Sebagaimana diketahui bahwa program JKN merupakan salah satu program strategis Pemerintah yang terus dikawal dengan ketat oleh Pemerintah Pusat.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Pimpin Pertemuan Forum Pemangku Kepentingan Utama Wilayah Prov. Kalteng Semester II Tahun 2022
Pertemuan Forum Pemangku Kepentingan Utama Wilayah Prov. Kalteng Semester II Tahun 2022
“Tercantum dalam RPJMN 2022-2024 bahwa ditargetkan Tahun 2024 cakupan peserta JKN harus sudah mencapai 98%. Ditegaskan kembali dalam Instruksi Presiden No I Tahun 2022 dimana ditugaskan kepada 30 Kementerian maupun Lembaga untuk mengoptimalkan program JKN sesuai dengan fungsi dan tugas serta tanggung jawabnya masing-masing, salah satunya adalah BPJS dan juga para Gubernur seluruh Indonesia,” ucapnya.
Prio Hadi menjelaskan, terhitung 1 September 2022 penduduk Kalteng yang telah terdaftar dalam program JKN-KIS sebesar 2.471.000 jiwa atau kalau dipresentasekan itu ada sekitar 92,45 % dari jumlah penduduk Kalteng berdasarkan data kependudukan semester I Tahun 2022.
“Cukup besar, dan terima kasih banyak, namun demikian cakupan yang besar ini ternyata masih banyak juga penduduk yang tidak aktif kartunya. Dari 2,4 juta ini ada kurang lebih 30% yang terdaftar dalam JKN kartunya tidak aktif karena tidak membayar iuran dengan berbagai alasan dari berbagai segmen. Ada yang segmen PBI karena sudah dikeluarkan, ada yang Perusahaan, ada yang mandiri dan lain-lain. Memang yang cukup besar adalah dari segmen peserta yang mendaftar secara mandiri. Ini yang menjadi tantangan kami kedepannya bagaimana cakupan 92,45% diikuti dengan peserta yang aktifnya juga besar. Kami berupaya untuk mengurangi peserta yang tidak aktif. Untuk itu nanti kami mohon masukkan bapak ibu semua upaya-upaya yang mungkin bisa kita lakukan dalam mengaktifkan kepesertaan JKN,” jelasnya.
Turut hadir Asisten Deputi Bidang Kinerja Kantor Cabang BPJS Kesehatan Phindo Agus Darmawan, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Palangka Raya Muhammad Masrur Ridwan, serta perwakilan Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait lingkup Prov. Kalteng.Tim