BPBPK Kalteng Akan Koordinasi Lintas Sektor Persiapan Penetapan Status Siaga Darurat Karhutla

PALANGKA RAYA, borneodaily.co.id — Menghadapi musim kemarau tahun 2023 ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi Penetapan Status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2023, bertempat di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jumat (12/5/2023). Rapat koordinasi dipimpin Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo.

Plt. Kalaksa BPBPK Prov. Kalteng Ahmad Toyib mengatakan bahwa data karhutla pada tanggal 9 Mei 2023, titik panas berdasarkan data dari hotspot BRIN sebanyak 616 hotspot, yang tersebar pada 13 kabupaten/kota kecuali Barito Selatan, sedangkan kejadian karhutla yang dilaporkan kabupaten/kota sebanyak 87 kejadian, yang tersebar pada 10 kabupaten/kota kecuali Barito Timur, Gunung Mas, Kapuas dan Seruyan.

“Warning bagi kita semua, untuk bulan April 2023, hotspot dan kejadian karhutla mengalami peningkatan yang sangat signifikan, hotspot sudah mencapai 220 hotspot dan kejadian karhutla dilaporkan sebanyak 16 kali, dan untuk bulan Mei 2023 hotspot sebanyak 58 hotspot dan kejadian dilaporkan sebanyak lima kali,” sebutnya.

Lebih lanjut Ahmad Toyib mengatakan, sampai dengan saat ini, Kabupaten/Kota yang sudah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan sebanyak empat kabupaten/kota yaitu Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, SK Siaga dalam proses perpanjangan, Kabupaten Barito Selatan, dan Kota Palangka Raya, sedangkan kabupaten lainnya masih belum menetapkan.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dan seluruh pihak terkait, berkomitmen bersama untuk mewujudkan Kalteng Bebas Kabut Asap Tahun 2023,” ujarnya.

Disampaikan juga, berdasarkan informasi prakiraan cuaca dari BMKG Kalimantan Tengah, awal musim kemarau diperkirakan mulai pada bulan Juni 2023 dan berakhir pada bulan Oktober 2023. Patut diwaspadai, diperkirakan adanya fenomena el-nino lemah yang berpotensi mengganggu agenda Internasional yaitu KTT ASEAN 2023 yang dilaksanakan pada bulan Mei 2023 di Labuan Bajo, bulan September 2023 di Jakarta, Balap Sepeda UCI MTB Eliminator World Cup 2023 pada bulan Oktober 2023 di Palangka Raya, dan agenda Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan September 2023 yang rencananya akan dilaksanakan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

“Guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dan el-nino tahun 2023 dan mengamankan agenda internasional dan nasional dari kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah Provinsi beserta Forkopimda dan instansi teknis lainnya dalam rapat koordinasi penetapan status siaga darurat karhutla ini sepakat untuk menetapkan status siaga darurat bencana karhutla yang penentuan tanggal berlakunya akan disampaikan dalam waktu dekat,” kata Ahmad Toyip.

Penetapan status bencana kebakaran hutan dan lahan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota didukung Pemerintah Provinsi dan pihak terkait lainnya, akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Satgas Penanganan Darurat Bencana dan mengaktivasi Pos Komando Tingkat Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan Pos-Pos Lapangan di daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi kebakaran hutan dan lahan.

“Dalam penanganan siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama instansi terkait akan memaksimalkan potensi yang ada dari sisi sarana prasarana, personel dan pendanaan untuk melakukan cegah dini dan penanganan yang dianggap penting untuk mencegah terjadinya karhutla,” sambungnya.

Untuk itu ia meminta semua pihak secara bersama-sama terus menerus melakukan sosialisasi dan penyadartahuan kepada masyarakat terkait bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan melalui media massa, media sosial dan media informasi lainnya.

“BPBPK Prov. Kalteng akan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait persiapan penetapan status siaga darurat karhutla,” pungkasnya.

Turut hadir dalam rakor tersebut, unsur Forkopimda, Dinas/Badan Teknis Provinsi Kalimantan Tengah, Instansi Vertikal Provinsi Kalimantan Tengah, Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan BPBPK Prov. Kalteng serta awak media. (red)