Bupati Mura Perdie M. Yoseph Hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi Se-Kalteng

PURUK CAHU, BorneoDaily.co.id – Bupati Murung Raya (Mura), Perdie M. Yoseph  hadir secara virtual dalam mengikuti agenda rapat koordinasi (Rakor) pemberantasan korupsi terintegrasi melalui zoom meeting Aula Jayang Tingang Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Jl. RTA Miliono No. 1 Palangka Raya, Senin (14/3/2022).

Dalam  Rapat Koordinasi ini Bupati Mura, didampingi Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ferry Hardy beserta Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya bidang administrasi umum Budi Susetyo, Kepala Dinas Kominfo SP Kabupaten Murung Raya Bimo Santoso, dan Kepala Dinas PUPR Paulus K. Manginte serta SOPD terkait lainnya.

Nuryakin selaku Pj Sekda mewakili Gubernur Kalimantan Tengah mengatakan, dalam upaya mewujudkan pemerintah daerah profesional dan bebas korupsi di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, menjadi harapan kita bersama untuk mencapai tujuan mewujudkan Kalimantan Tengah semakin amanah, berkah, bermartabat, elok, religius dan semakin harmonis.

“Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, tingkat kepatuhan dalam memyampaikan LHKPN sudah mencapai 100 persen dari jumlah wajib lapor sebanyak 485 orang, sedangkan tingkat kepatuhan pemerintah daerah se-Kalimantan Tengah baru mencapai 94,85 persen,” kata Nuryakin.

Dijelaskan, adapun tingkat kepatuhan dalam menyampaikan LHKPN Tahun 2021 untuk DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 77,78 persen dari wajib lapor 45 orang.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng memiliki komitmen sangat tinggi, Penerapan sistem edukasi E-Goverment dalam langkah mewujudkan profesional dan akutabel dalam sistem perencanaan keuangan pemerintahan daerah dapat minimalisir terjadinya korupsi transaksi uang tunai melalui perbankan digital.

“Peran aktif seluruh stakeholder di tingkat provinsi baik kabupaten maupun kota sesuai kapasitas dapat mendukung program pencegahan pemberantasan korupsi di wilayah masing-masing, dengan memiliki tanggung jawab dalam pencapaian aklerasi kinerja sesuai indikator yang ditetapkan.” tutup Nuryakin. (Mir)