Bupati Sebut Oplah Rawa di Tanah Laut Terealisasi 15.405 Hektar

MARABAHAN,Borneodaily.co.id-
Bupati Tanah Laut, H Rahmat Trianto menyebutkan, Kabupaten Tanah Laut telah merealisasikan optimalisasi lahan (Oplah) rawa seluas15.405 hektar atau sekitar 93,13 persen dari target 16.541 hektar.

“Pada tahun anggaran 2024 optimalisasi lahan (Oplah) rawa di Tanah Laut ditargetkan seluas 16.541 hektar terealisasi 15.405 hektar atau sekitar 93,13 persen,” ujar H Rahmat Trianto, pada acara Panen Raya dan Tanam Padi di lokasi Optimasi Lahan (Oplah) Desa Maluka Baulin, Kecamatan Kurau, Selasa (18/3/2025).

Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Bupati menyambut baik kunjungan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI) ke Kabupaten Tanah Laut.

Kehadiran pemerintah pusat, sebut dia, menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus berjuang mencapai swasembada pangan.

Dia berharap, Kabupaten Tanah Laut dapat menjadi lumbung pangan semakin kuat.

Sementara, Mentan RI Andi Amran Sulaiman menegaskan, pentingnya keseriusan seluruh pihak dalam mengerjakan optimasi lahan rawa.

Dia mendorong, agar lahan telah diolah dapat ditanami dan dipanen hingga tiga kali dalam setahun guna meningkatkan produksi pangan.

“Kami ingin pengerjaan oplah rawa ini dilakukan dengan percepatan. Jika masih ada kekurangan alat atau brigade pangan segera lengkapi. Bekerja secara simultan, kerjakan bersama-sama,” pintanya.

Selain itu, Mentan juga menekankan, harga pembelian pemerintah untuk gabah kering panen (GKP) tidak boleh berada di bawah Rp6.500 per kilogram.

“Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian harga bagi petani dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanah Laut  Syakhril Hadrianadi menambahkan, pada tahun anggaran 2025 untuk penanganan saluran primer, sekunder dan tersier di Tanah Laut tidak ada dianggarkan.

“Hanya saja untuk kedaruratan ada pada bidang sumber daya on servis itu kalau darurat seperti pintu airnya kekecilan dan macet bisa jadi kewenangan kabupaten,” demikian tutupnya.(bor)