Dinas TPHP Kalteng Gelar FGD Saprodi dan Benih Food Estate

Palangka Raya, Borneodaily.co.id – Berkaitan dengan pelaksanaan percepatan kegiatan ekstensifikasi Food Estate Tahun 2022 maka salah satu yang menjadi perhatian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Prov. Kalteng adalah pengadaan Saprodi dan Benih yang akan disalurkan ke petani penerima manfaat kegiatan tersebut.

Belajar dari pengalaman pengadaan Saprodi dan Benih pada tahun sebelumnya, agar tahun ini lebih tepat waktu dan sasaran maka pada Dinas TPHP Prov. Kalteng menggelar Forum Grup Diskusi (FGD) Pengadaan Saprodi dan Benih, bertempat di Aula Dinas TPHP Prov. Kalteng, Selasa (20/9/2022).

BeritaTerkait

Sahli Gubernur Yuas Elko Buka Rapat Tim TEPRA

Peserta MTQH ke 32 Sampaikan Rasa Syukur dan Berharap Juara

Dinas Kominfosantik Gelar FGD Bagi Pengelola SP4N-LAPOR! Lingkup OPD Prov Kalteng

Pemerintah Provinsi Akomodir Pengelolaan DBH Sawit Kalteng

Kepala Dinas TPHP Prov. Kalteng, Sunarti dalam sambutannya menyampaikan bahwa target kegiatan ekstensifikasi lahan pengembangan Food Estate Tahun 2022 seluas 2.939 Ha di Kab. Kapuas.

“Kendala yang dihadapi terkait pengadaan Saprodi dan Benih antara lain pendistribusiannya myang tidak tepat waktu sehingga saprodi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik,” ujarnya.

Dinas TPHP Prov. Kalteng Gelar FGD Saprodi dan Benih Food Estate

Kegiatan FGD Saprodi dan Benih Food Estate di Aula Dinas TPHP Prov Kalteng ( 20/9/2022)

Sementara itu, Narasumber Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP), Tjipto Prasetyo Nugroho dalam paparannya memberikan saran untuk mengatasi ketidaktepatan waktu distribusi saprodi dengan upaya percepatan melalui E-Catalog lokal. Namun ada permasalahan untuk Kalteng, di mana penyedia yang terdaftar produknya di E-Catalog lokal masih minim.

Sehingga perlu ada usaha untuk mendorong para penyedia Saprodi dan Benih untuk mendaftarkan diri ke E-Catalog.

Senada dengan Tjipto Prasetyo Nugroho, Narasumber Direktorat Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian, Budi Hanafi mengingatkan agar Dinas dan Kabupaten sebagai pihak yang mengeluarkan Surat Keputusan Calon Petani Calon Lahan (SK CPCL) agar lebih cermat sehingga proses pengadaan Saprodi dan Benih dapat dilaksanakan tepat waktu dan sasaran. Tim