DLH Kota Palangka Raya Melaksanakan Rapat Koordinasi Kebijakan dan Penerapan PLTB

Rapat koordinasi kebijakan dan penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) tahun 2022 di ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, Selasa (19/4/2022).

Palangka Raya, borneodaily.co.id – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya melaksanakan rapat koordinasi kebijakan dan penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) tahun 2022 di ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, Selasa (19/4/2022).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut koordinasi bersama stakeholder terkait dalam rangka gerakan PLTB di Kota Palangka Raya dan legalisasi penerapannya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, Ahmad Zaini mengatakan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan salah satunya meliputi praktek pembukaan lahan tanpa bakar.

“Gerakan PLTB ini yang akan digalakan dalam rangka meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangka Raya.” Ucapnya

Lebih lanjut Ahmad Zaini menambahkan manfaat digalakannya PLTB ini mengurangi dampak kabut asap, mencegah rusaknya lingkungan akibat emisi karbon yang tinggi sehingga perlu adanya kegiatan pencegahan yang masif kepada masyarakat berupa pemberdayaan Gerakan PLTB.

Untuk mensukseskan gerakan PLTB beberapa waktu lalu Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya mengadakan kegiatan pelatihan PLTB di aula Kecamatan Jekan Raya dengan 40 orang target peserta yang diundang yang diharapkan berkontribusi maksimal yang berasal dari peserta kelompok tani dan unsur masyarakat yang hadir dapat menginformasikan dan mengedukasi kembali warga lainnya dan anggota kelompok taninya dengan menerapkan secara praktek apa yang dilatih oleh narasumber dan pelatih, sehingga semua mempunyai pemahaman dan keterampilan dalam mengolah lahannya masing-masing.

Kegiatan pelatihan diharapkan mampu mengedukasi setiap unsur masyarakat serta membuka pola pikir dan komitmen semua pihak. Pemikiran dan terobosan melakukan diversifikasi usaha masyarakat terhadap lahan yang dimiliki, mulai melihat usaha baru dari lahan yang ada seperti usaha perikanan dan perkebunan yang tentunya dapat didukung oleh Pemerintah Daerah sesuai leading sectornya, sehingga pembukaan lahan dengan membakar lahan dapat diminimalisir. red