DPRD minta Pemprov Kalteng perkuat pengawasan Sekolah Rakyat

Palangka Raya, Borneodaily.co.id- Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Tomy Irawan Diran meminta pemerintah provinsi memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat di seluruh daerah.

“Pengawasan yang optimal ini sangat penting agar program unggulan pemerintah pusat tersebut berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran,” katanya di Palangka Raya, Selasa (7/10/25).

Dia mengatakan, pelaksanaan Sekolah Rakyat harus disertai dengan koordinasi yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota diminta memahami batas kewenangan mereka serta tanggung jawab masing-masing dalam mendukung program ini.

“Sekolah Rakyat ini seluruhnya didanai oleh kementerian, tapi daerah juga diminta ikut mengawasi. Nah, kewenangan pengawasan inilah yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah daerah,” ucapnya.

Tomy menilai, mekanisme pelaksanaan program Sekolah Rakyat tidak sederhana karena banyak aspek yang harus diperhatikan. Mulai dari lokasi pembangunan sekolah, penerimaan siswa, hingga sarana dan prasarana perlu dipastikan dalam kondisi baik dan sesuai standar.

Ia menegaskan, pengawasan juga perlu menyentuh aspek pelaksanaan pendidikan di sekolah tersebut. Pemerintah daerah diharapkan memastikan tenaga pendidik, kurikulum, dan kegiatan belajar mengajar berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Selain itu, lanjutnya, mekanisme pengelolaan keuangan Sekolah Rakyat harus diawasi secara ketat. Setiap penggunaan dana perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan penyimpangan di kemudian hari.

“Kewenangan daerah memang besar, karena menyangkut kelancaran pelaksanaan di lapangan. Jadi, daerah harus benar-benar menjamin agar program ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.Tim