Gubernur Agustiar Sabran Beri 5 Arahan Strategis kepada Bupati, Camat hingga Kades se-Kalteng

PALANGKA RAYA, Borneodaily.co.id – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran memberikan sejumlah arahan strategis kepada Bupati/Wali Kota, Camat, serta Kepala Desa/Lurah se-Kalimantan Tengah dalam upaya mendorong pembangunan yang semakin adil dan merata, baik di wilayah pedalaman maupun perkotaan.

Arahan tersebut disampaikan Gubernur Agustiar Sabran saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 di GOR Indoor Palangka Raya, Kamis malam (6/8/2026).

Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan sejumlah hal yang dinilai penting menjadi perhatian bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pertama, Gubernur meminta seluruh jajaran pemerintahan tidak menjadikan kebijakan efisiensi sebagai alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan publik maupun pembangunan.

Menurutnya, anggaran dan sumber daya yang tersedia harus diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Yang dikurangi adalah pemborosan, yang dikurangi kegiatan yang kurang berdampak bagi masyarakat. Efisiensi harus kita jawab dengan kerja lebih kreatif, lebih cermat, lebih terukur, dan lebih tepat sasaran,” tegas Agustiar.

Kedua, seluruh pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan diminta mendukung penguatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.

Penguatan RTRW dinilai penting untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat adat, mencegah tumpang tindih pemanfaatan ruang dan konflik sosial, sekaligus memberikan kepastian bagi investasi di daerah.

Ketiga, Gubernur meminta seluruh jajaran pemerintahan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Hal tersebut menjadi perhatian khusus mengingat Kalimantan Tengah memasuki periode puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026.

Karena itu, langkah mitigasi, patroli, pemantauan, serta deteksi dini harus terus diperkuat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), personel TNI-Polri dari Kodam XXII/Tambun Bungai dan Polda Kalteng, serta seluruh personel dan relawan yang selama ini terlibat dalam penanganan Karhutla.

Ia menilai kerja sama dan respons cepat seluruh unsur membuat kondisi Karhutla di Kalimantan Tengah relatif terkendali.

Selain itu, Gubernur meminta komitmen bersama untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Bebas Narkoba.

Upaya tersebut dinilai membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat, termasuk pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan.

Gubernur juga menekankan pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar kebijakan dan program pemerintah dapat diberikan secara lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Jaga Kerukunan dan Keamanan

Terakhir, seluruh jajaran pemerintahan diminta terus menjaga kerukunan, keamanan, serta ketertiban di wilayah Kalimantan Tengah.

Menurut Agustiar, pembangunan daerah tidak dapat berjalan optimal tanpa stabilitas sosial dan sinergi seluruh unsur pemerintahan.

“Untuk mewujudkannya, tentu kami tidak bisa bekerja sendiri, kami perlu dukungan Bupati/Wali Kota, Camat, dan Kepala Desa/Lurah se-Kalimantan Tengah,” pungkas Agustiar Sabran.

Melalui Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Tahun 2026 tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan semakin kuat sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif, merata, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Red)