Gubernur Kalteng Ikuti Forum Evaluasi Kinerja Pemda di Balikpapan

BALIKPAPAN, Borneodaily.co.id – Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, menghadiri kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Kalimantan yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Platinum Hotel and Convention Hall, Selasa (5/5/2026).

Kegiatan ini menjadi ajang pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah atas capaian kinerja pembangunan, meliputi pengendalian inflasi, penurunan pengangguran, pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, hingga inovasi pembiayaan daerah (creative financing).

Selain itu, forum ini juga menjadi ruang evaluasi terhadap efektivitas kebijakan daerah dalam memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Hadir pula para gubernur, bupati, dan wali kota se-Kalimantan.

Dalam sambutannya, Tito Karnavian menegaskan bahwa Kemendagri memiliki peran strategis sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ia menjelaskan, sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia bersifat semi desentralisasi, di mana pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan dalam mengendalikan dan mengawasi kinerja pemerintah daerah melalui berbagai instrumen kebijakan.

“Sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah, Kemendagri memiliki instrumen untuk memastikan kebijakan daerah tetap sejalan dengan program pusat, mulai dari review APBD hingga pengelolaan kepegawaian,” ujarnya.

Sementara itu, Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan dan renovasi rumah rakyat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.

Ia mengungkapkan, pemerintah telah meningkatkan target program bedah rumah secara signifikan serta menghadirkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan berbunga rendah untuk mendukung pelaku usaha di sektor konstruksi dan perumahan.

“Program ini kami dorong untuk memperluas akses hunian layak sekaligus menggerakkan ekonomi daerah, termasuk melalui dukungan pembiayaan bagi UMKM di sektor perumahan,” ungkapnya. (Red)