Gubernur Kalteng Laporkan Perkembangan Penanganan Karhutla 2026 kepada Presiden

PALANGKA RAYA, Borneodaily.co.id – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menyampaikan laporan resmi perkembangan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Minggu (23/8/2026).

Laporan tersebut mencakup perkembangan situasi Karhutla, kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana, mobilisasi personel gabungan, hingga kebutuhan dukungan pemerintah pusat dalam menghadapi puncak musim kemarau pada Agustus 2026.

Berdasarkan data Posko Penanganan Darurat Bencana (PDB) Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah per 21 Agustus 2026, tercatat sebanyak 19.992 titik hotspot dengan 1.639 kejadian Karhutla.

Luasan terbakar yang telah ditangani oleh tim darat mencapai 4.499,21 hektare. Sementara berdasarkan hasil analisis citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS Kementerian Kehutanan, estimasi luasan area terbakar mencapai 7.634,46 hektare.

Secara nasional, pada periode Januari hingga Juni 2026, luas Karhutla di Kalimantan Tengah menempati peringkat kesembilan dari 38 provinsi. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah seiring meningkatnya intensitas kebakaran memasuki puncak musim kemarau.

Berdasarkan analisis BPB-PK Kalteng, Agustus 2026 menjadi periode dengan peningkatan Karhutla paling signifikan sepanjang tahun. Dalam 18 hari pertama Agustus, tercatat 14.659 titik hotspot, 798 kejadian Karhutla, dan 2.824,42 hektare lahan terbakar.

Angka tersebut bahkan telah melampaui akumulasi kejadian pada periode Januari hingga Juli 2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa Karhutla masih menjadi ancaman serius sehingga diperlukan penguatan penanganan dan pencegahan secara menyeluruh.

Kualitas Udara Mulai Terdampak

Peningkatan Karhutla juga berdampak terhadap kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah.

Berdasarkan data ISPU Net Kementerian Lingkungan Hidup per 22 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB, dari enam stasiun ISPU aktif, tiga wilayah berada dalam kategori Sangat Tidak Sehat.

Ketiga wilayah tersebut yakni Kasongan Kabupaten Katingan, Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas, dan Buntok Kabupaten Barito Selatan.

Sementara tiga wilayah lainnya, yakni Palangka Raya, Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya, berada dalam kategori Tidak Sehat.

Untuk memperkuat penanganan Karhutla, Gubernur Kalimantan Tengah telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/142/2026. Status tersebut berlaku sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.

Sejumlah kabupaten/kota, termasuk Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Palangka Raya, dan Barito Selatan, juga telah menetapkan status tanggap darurat Karhutla.

10.700 Personel Disiagakan

Dalam menghadapi ancaman Karhutla, sebanyak 10.700 personel disiagakan secara terpadu di wilayah Kalimantan Tengah.

Personel tersebut terdiri dari unsur BPBD, TNI, Polri, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Manggala Agni, Damkar, KPH, serta 5.303 personel relawan yang berasal dari Masyarakat Peduli Api (MPA), Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK), Barisan Pemadam Kebakaran (Balakar), dan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar).

Pelibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan penguatan sinergi dan kesiapsiagaan pemerintah bersama masyarakat dalam menghadapi Karhutla.

Selain penanganan melalui jalur darat, dukungan operasi udara dari BNPB juga terus dilakukan. Dukungan tersebut meliputi satu unit pesawat Cessna Hybrid untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), satu unit helikopter patroli udara, serta empat unit helikopter water bombing.

Operasi Modifikasi Cuaca sendiri telah dilaksanakan dalam tiga periode.

Pemprov Kalteng Usulkan Tambahan Helikopter

Dalam laporannya kepada Presiden, Gubernur Agustiar juga menyampaikan sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam penanganan Karhutla.

Di antaranya keterbatasan dan kebutuhan peremajaan sarana pemadaman, akses menuju lokasi kebakaran yang sulit dijangkau, serta keterbatasan sumber air dan dukungan operasional.

Untuk memperkuat penanganan, Pemprov Kalteng mengusulkan percepatan penambahan hingga tujuh unit helikopter water bombing yang akan ditempatkan di Sampit dan Pangkalan Bun.

Penambahan armada udara tersebut diharapkan dapat mempercepat respons pemadaman, khususnya untuk menjangkau wilayah barat Kalimantan Tengah yang memiliki potensi Karhutla cukup tinggi.

Selain armada udara, pemerintah daerah juga membutuhkan tambahan peralatan pemadaman darat, seperti kendaraan operasional, pompa portabel, selang, nozzle, tangki air, serta alat komunikasi untuk mendukung unsur TNI, Polri, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota.

Gubernur juga mengharapkan dukungan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB guna memperkuat operasi pemadaman darat yang melibatkan berbagai unsur terkait.

Di sisi lain, pembangunan sumur bor dan embung di lokasi-lokasi rawan Karhutla menjadi salah satu prioritas untuk memenuhi kebutuhan sumber air. Pemprov Kalteng berharap pembangunan tersebut mendapat dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum serta kementerian dan lembaga terkait.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi peningkatan Karhutla. Optimalisasi personel, sarana prasarana, patroli udara dan darat, pemadaman, serta operasi modifikasi cuaca dilakukan sebagai bagian dari langkah terpadu untuk menekan dampak Karhutla selama puncak musim kemarau,” tegas Gubernur.

Laporan Gubernur Kalimantan Tengah kepada Presiden tersebut sekaligus menjadi dasar penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam memastikan penanganan Karhutla berjalan cepat, terukur, dan efektif di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. (Red)