Indeks SPBE Kalteng 2025 Ditargetkan Capai 3,35

PALANGKA RAYA, Borneodaily.co.id – Sosialisasi Akhir Pendampingan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 digelar di Gedung Smart Province (GSP) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (2/10/2025).

Kegiatan ini menjadi penanda penting bagi percepatan transformasi digital di Bumi Tambun Bungai, sekaligus memaparkan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara transparan dan komprehensif.

Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Syayuti, dalam sambutannya menegaskan pentingnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bagi terwujudnya birokrasi modern.

“Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah bagian dari upaya transformasi digital pemerintahan, guna mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya,” ujar Syayuti.

Syayuti menyampaikan bahwa Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kalimantan Tengah menunjukkan peningkatan konsisten, dari 1,00 (Kurang) pada 2021 menjadi 1,90 (Sedang) pada 2022, lalu 2,75 (Baik) pada 2023, dan 2,87 (Baik) pada 2024.

“Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kalimantan Tengah pada 2025 ditargetkan mencapai 3,35 dengan predikat Baik,” tutur Syayuti.

Lebih lanjut, Syayuti menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah menunjukkan komitmen serta kontribusi aktif dalam mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sekaligus mengapresiasi tim pendamping dari PT. Digitama yang telah memberikan asistensi teknis dan pendampingan secara intensif sepanjang proses evaluasi berlangsung.

“Semangat kolaboratif ini harus terus kita jaga dan tingkatkan, karena dengan kebersamaan dan kerja sama yang solid, transformasi digital pemerintahan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Syayuti.

Sosialisasi ini tidak hanya penutup pendampingan, tapi menjadi momentum refleksi bersama untuk merumuskan langkah strategis menuju tata kelola pemerintahan digital yang optimal dan berorientasi pada pelayanan publik.

Tampak hadir Kepala Perangkat Daerah Terkait serta Tim Pendamping Ahli dari PT. Digitama. (Red)