Kabupaten Barut Layak Anak Tidak Boleh Hanya Seremonial

MUARA TEWEH, Borneodaily.co.id – DPRD Kabupaten Barito Utara menegaskan bahwa deklarasi Kabupaten Layak Anak (KLA) yang baru-baru ini digagas Pemerintah Kabupaten tidak boleh berhenti pada tataran seremonial.

Ketua Komisi I DPRD Barut, Hj. Nety Herawati, menegaskan bahwa DPRD akan memainkan peran strategis dalam memastikan kebijakan perlindungan anak berjalan nyata melalui penguatan regulasi, pengawasan, dan penganggaran.

“Ini bukan agenda simbolik. Komitmen menjadikan Barito Utara sebagai Kabupaten Layak Anak harus menyatu dalam perencanaan pembangunan jangka panjang,” ujar Hj. Nety dalam pernyataan resminya, Kamis, 5 Juni 2025.

Menurutnya, deklarasi KLA adalah pintu masuk menuju reformasi kebijakan yang berorientasi pada perlindungan anak. Ia menekankan bahwa DPRD, khususnya Komisi I, akan mengawal secara ketat agar program-program yang menyasar hak dan kesejahteraan anak benar-benar terlaksana di lapangan dan bukan sekadar formalitas.

“Anak-anak adalah aset daerah dan bangsa. Menyediakan lingkungan yang ramah anak bukan hanya tanggung jawab moral, tapi juga bagian dari desain kebijakan publik yang berkeadilan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor. Keberadaan Forum Anak Daerah dan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi bukti awal keseriusan daerah, namun, menurutnya, langkah tersebut perlu diperkuat dengan dukungan politik anggaran dan keberpihakan kebijakan.

Pernyataan ini datang menjelang proses Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), yang akan menilai kesiapan Barut dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip KLA. Hj. Nety menyatakan bahwa DPRD siap bersinergi dengan eksekutif agar pencapaian status KLA tidak semata demi penilaian nasional, tetapi berakar pada komitmen jangka panjang untuk generasi masa depan.

“Kami ingin memastikan bahwa program KLA tidak hanya hidup di atas kertas, tapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya anak-anak. Itu yang akan kami kontrol dan kawal dari DPRD,” pungkasnya. (red)