SE Bersama MDN : 027/1022/ SJ, Dorong 40 Persen Belanja Pemerintah Melalui KUMKM

PALANGKA RAYA, Borneodaily.co.id  – Dalam upaya melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah terus memberikan dukungan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. UMKM termasuk sektor yang terdampak di saat pandemi covid 19 melanda.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Ati Mulyati menyampaikan bahwa Pemerintah telah meluncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GNBBI) sebagai wujud dukungan untuk UMKM Indonesia yang terkena dampak pandemi Covid-19.

“Dalam mendukung GNBBI, Dinas Koperasi dan UKM selaku instansi pembina pemberdayaan usaha mikro telah dan akan melaksanakan berbagai gerakan diantaranya gerakan reformasi koperasi serta pengembangan dan Penguatan Pelaku UMKM,” tutur Ati Mulyati, Sabtu (19/3).

Ati Mulyati mengutarakan Koperasi dan UKM sebagai Penggerak Ekonomi Kerakyatan yang memberikan kontribusi terhadap Perekonomian Daerah terutama disaat pandemi tentunya membutuhkan dukungan kebijakan/keberpihakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Stakeholders lainnya.

Program yang akan dilaksanakan diantaranya Penguatan Kelembagaan Koperasi dan UMKM yakni gerakan reformasi koperasi (reorientasi, rehabilitasi dan pengembangan) reformasi koperasi sebagai upaya memperbaiki kinerja dan kualitas koperasi dengan mengembangkan koperasi modern dan koperasi berbasis komunitas.

Modernisasi Koperasi yang bertujuan terwujudnya transparansi, kriteria koperasi modern mulai dari daftar anggota berbasis elektronik, manajemen yang profesional, RAT Online, standar Akuntansi yang transparan dan Akuntabel, orientasi usaha berbasis model bisnis, telah memiliki offtaker/pasar dan telah memanfaatkan teknologi/digital.

“Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 21 sampai dengan 26 Maret 2022, akan melaksanakan Pelatihan Transformasi Digital Menuju Koperasi Modern, adapun peserta terdiri dari pengelola KSP dan KSU dari Kabupaten Kapuas, Barito Selatan, Barito Utara, Murung Raya, Seruyan dan Kotawaringin Barat” ujar Ati.

Masih menurut Ati, program lainnya yang dilaksanakan dalam rangka menggerakan ekonomi kerakyatan yakni pengembangan dan penguatan pelaku UMKM melalui peningkatan usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal (melalui Nomor Induk Berusaha) yang bertujuan untuk meningkatkan peran PLUT KUMKM sebagai tempat rumah pemasaran bersama, serta Pendampingan perizinan ( NIB melalui OSS ). Terkait dengan Produksi Rumahan ke BPOM sudah dilakukan pendampingan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Disamping itu, pengembangan dan penguatan pelaku UMKM melalui peningkatan usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal bertujuan untuk pendampingan pemasaran melalui Gallery Smesco, Gallery PLUT KUMKM, Gallery Dekranasda, Website belanjakalteng.com, Website diskopukmkalteng.go.id, Tokopedia, Shopee dan Bukalapak serta pendampingan pelaku usaha dalam bantuan hukum dan penyelenggaraan Basis Tunggal Pendataan UMKM.

“Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor : 027/1022/SJ dan Nomor : 1 Tahun 2022 Tanggal 22 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pengadaan barang dan jasa, merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap KUMKM, dimana disebutkan minimal 40 % dari belanja pemerintah melalui KUMKM,” pungkas Ati Mulyati. (red)