Kebijakan Motor Kena Ganjil Genap Panen Penolakan

Jakarta –

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meneken Pergub Nomor 80 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB transisi menuju new normal. Salah satu isi Pergub memuat aturan mengenai ganjil genap untuk sepeda motor. Lalu bagaimana sikap warga dan anggota legislatif menanggapi kebijakan Pemprov DKI ini?

Kebijakan ganjil genap untuk sepeda motor ternyata mendapat respons negatif dari sejumlah pihak. Warga DKI ataupun anggota DPRD DKI tidak mendukung kebijakan ganjil genap motor ini.

Penolakan dari Pengendara Motor

Karyawan di Jakarta mengaku terganggu jika sistem ganjil genap diberlakukan di Jakarta. Menurut mereka sistem ganjil genap untuk motor ini sangat merepotkan.

“Gue nggak setuju. Motor akan menjadi terbatas ruang geraknya (dengan ganjil genap). Kadang kan alternatif untuk mengatasi kemacetan kan, warga Jakarta atau warga luar Jakarta banyak yang menggunakan sepeda motor. Jadinya cukup memberatkan (ganjil genap sepeda motor),” kata seorang pengendara sepeda motor, Bagas (25), saat dihubungi, Jumat (21/8).

Bagas mengungkapkan dia tinggal di Cileungsi, Kabupaten Bogor dan bekerja di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel). Untuk pergi bekerja, dia mengaku menggunakan sepeda motor setiap hari.

Dia menjelaskan akses transportasi umum belum memadai untuk pergi bekerja bila ganjil genap sepeda motor diterapkan.

Warga lainnya, Sachrul Victor (31) mengaku kurang setuju bila ganjil genap untuk sepeda motor diterapkan di Jakarta. Dia mengatakan pergi ke suatu tempat di Jakarta dengan memakai sepeda motor masih lebih mudah dan efisien ketimbang naik transportasi umum.

“Kalau misalnya ada (ganjil genap untuk motor), otomatis kerjaan saya jadi terhambat. Kalau misalnya kayak sekarang nggak ada (ganjil genap motor), saya pergi jam berapa aja bebas, nggak harus tunggu ganjil genap. Belum tentu kalau misalnya ada ganjil genap, kantor mau membiayai menggunakan transportasi umum,” jelas Victor.

“Nggak setuju sih sebenarnya,” sambungnya.

 

Source