Kemajuan Pembangunan Desa Diukur Dari Meningkatnya Persentase Desa Mandiri

Palangka Raya, jurnalborneo.co.id — Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalteng Bidang Kemasyarakatan dan SDM (KSDM) Suhaemi wakili Gubernur buka Rapat Sinergisitas Pemprov. Kalteng dengan Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Wilayah Tengah tahun 2023, yang dilaksanakan di Ballroom Swiss-belhotel Danum Palangka Raya, Jumat (20/10/2023).

Saat membacakan sambutan tertulis Gubernur, Suhaemi mengatakan kemajuan pembangunan desa diukur dari meningkatnya persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang, dimana indikatornya termuat dalam Indeks Desa Membangun (IDM).

“IDM merupakan alat yang penting untuk membantu Pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan desa yang tepat sasaran. Dengan menggunakan IDM, dapat diidentifikasi desa-desa yang memerlukan prioritas pembangunan, serta program dan kebijakan yang perlu diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa,” ujarnya.

Ia berharap Tenaga Pendamping Profesional P3MD Prov. Kalteng termasuk di Wilayah Tengah, menjadi garda terdepan dalam melakukan pendampingan kepada desa–desa, terutama dalam peningkatan status desa.

“Dalam Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 80 Tahun 2022 tentang Indeks Desa Membangun, Provinsi Kalimantan Tengah masih memiliki 229 desa berstatus tertinggal, dari total 1.432 desa. Pada tahun 2023, terdapat 194 Desa Mandiri di Kalimantan Tengah, namun masih ada sebanyak 143 Desa Tertinggal,” tambahnya.

Menyikapi hal tersebut, Suhaemi meminta agar Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Perangkat di desa dapat bersinergi bersama membangun desa-desa di Kalteng. “Selain itu, diharapkan para pendamping desa dapat bekerja lebih keras lagi demi pembangunan desa berkelanjutan,” bebernya.

Selain itu, pada tahun 2023 ini Pemprov. Kalteng melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga telah menganggarkan tambahan honorarium bagi Tenaga Pendamping Profesional P3MD dalam bentuk Bantuan Operasional (BOP).

“Bantuan ini diharapkan bisa menjadi motivasi bagi Tenaga Pendamping Profesional P3MD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Prov. Kalteng Aryawan menyampaikan dalam laporannya, rapat ini bertujuan untuk mempererat jalinan kerja sama diantara semua pemangku kepentingan, baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan seluruh Tenaga Pendamping Profesional P3MD khususnya Wilayah Tengah.

Turut hadir Sekretaris Dinas PMD Prov. Kalteng Etty Aprilya, serta Kepala Dinas PMD dan Tenaga Ahli Pendamping Wilayah Tengah Kalteng (Pulang Pisau, Gunung Mas, Kapuas, dan Katingan). (red)