Pemerintah Pusat dan Pemprov Kalteng Perkuat Kolaborasi Hadapi Karhutla 2025

PALANGKA RAYA, Borneodaily.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2025, bertempat di Aula Jayang Tingang (AJT), Lt. II Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (07/08/2025).

Rapat Koordinasi ini dipimpin secara langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisol Nurofiq, serta dihadiri oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto. Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, beserta Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, Unsur Forkopimda Prov. Kalteng serta Bupati dan Wali Kota se-Kalteng turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Rakor ini menegaskan komitmen Pemprov Kalteng dan Pemerintah Pusat dalam menghadapi tantangan Karhutla secara terencana, kolaboratif, dan berbasis data. Rakor digelar sebagai langkah strategis merespons potensi meningkatnya kejadian karhutla di wilayah Kalteng, seiring memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2025. Berdasarkan data BMKG, kemarau tahun ini bersifat normal, namun potensi kebakaran tetap tinggi terutama di wilayah gambut.

Dalam arahannya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa tugas utama KLHK dalam penanganan Karhutla merujuk pada Keputusan Menko Polhukam No. 29 Tahun 2025. Beberapa tugas utama KLHK antara lain memberi arah kebijakan lingkungan dalam Desk Karhutla, mengendalikan pelaksanaan tugas dari aspek lingkungan hidup, melakukan evaluasi strategi penanganan karhutla, memberi rekomendasi solusi atas dampak lingkungan, serta melaporkan pelaksanaan kepada Presiden melalui Ketua Pengarah.

“KLHK juga berperan aktif dalam penegakan hukum, pemulihan ekosistem, dan pengendalian kebakaran lahan non-hutan, termasuk peningkatan komunikasi publik terkait Karhutla”, tutur Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

Lebih Menteri Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa Kalteng memiliki luas wilayah ±15,3 juta hektare, dengan lahan gambut mencapai 4,67 juta hektare atau 30,44% dari total wilayah, tersebar di 12 kabupaten/kota. Kabupaten Katingan menjadi wilayah dengan lahan gambut terbesar, disusul Kapuas dan Kotawaringin Timur.

Berdasarkan data BPBD per 4 Agustus 2025, telah terjadi 1.317 hotspot di wilayah Kalteng, dengan 326 kejadian karhutla yang membakar sekitar 451 hektare lahan. Sementara, pada tanggal 6 Agustus, tidak ditemukan hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Namun, 11 hotspot berkonfidensi sedang ditemukan di Barito Utara, Gunung Mas, Katingan, dan Pulang Pisau.

Peta sebaran hotspot menunjukkan penyebaran kebakaran mayoritas terjadi di lahan mineral, areal penggunaan lain, serta di beberapa titik di lahan gambut dalam kawasan konsesi perusahaan.

BMKG memperkirakan tingkat kemudahan terbakar di Kalteng akan meningkat drastis, terutama pada tanggal 8-9 Agustus 2025 di wilayah selatan dan tengah.

Menteri Hanif menekankan pentingnya tindakan preventif, antara lain larangan pengeringan lahan gambut, pembangunan dan revitalisasi sekat kanal, pengaktifan satgas Karhutla, edukasi masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan membakar, pelibatan akademisi untuk riset penyiapan lahan ramah lingkungan, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran.

Gubernur H. Agustiar Sabran menyampaikan bahwa saat ini Kalteng tengah menghadapi risiko tinggi karhutla, terutama di wilayah gambut seperti Pulang Pisau, Kapuas, dan Kotawaringin Timur. Ia mengingatkan pentingnya pembelajaran dari kejadian besar karhutla di tahun 2015 (±402.779 ha) dan 2019 (±343.353 ha).

“Ini adalah alarm bagi kita semua. Deteksi dini, sinergi lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat adalah harga mati,” tegasnya.

Pemprov Kalteng juga telah mengeluarkan Perda No. 1 Tahun 2020 sebagai bentuk kompromi antara kearifan lokal dan perlindungan lingkungan. Perda ini mengizinkan pembakaran terbatas maksimal 2 ha/KK oleh masyarakat adat, di bawah pengawasan ketat.

Dalam upaya penanggulangan langsung, Gubernur memaparkan telah dilakukan pemantauan udara menggunakan helikopter bersama Forkopimda. Tanggal 5 Agustus yakni di Wilayah Barat dan Tengah meliputi Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Katingan, Seruyan, Palangka Raya, tanggal 6–7 Agustus yakni di Wilayah Timur meliputi Barito Timur, Barito Utara, dan Barito Selatan.

“Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan personel, memverifikasi titik api, serta menentukan prioritas penanganan,” ungkap Gubernur.

Namun, Gubernur juga menyoroti tantangan wilayah Kalteng yang luas ±153.000 km², dan menyampaikan kebutuhan dukungan tambahan dari pemerintah pusat seperti Helikopter pemantauan tambahan, drone jarak jauh, pusat data dan komando terpadu, serta logistik udara seperti BBM, teknisi, pos pantau.

Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan bahwa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) berpeluang besar dilakukan di Kalteng, mengingat potensi pertumbuhan awan hujan mencapai >70%. Sejak 1-5 Agustus 2025, wilayah Kalteng juga menerima curah hujan ringan hingga lebat, mendukung intervensi OMC.

Ia menjelaskan, TMAT (Tinggi Muka Air Tanah) yang dimonitor KLHK menunjukkan 17% stasiun berada dalam kategori rawan, 8% kategori sangat rawan, dan 2% kategori berbahaya.

“Kondisi ini memperkuat urgensi pembasahan lahan gambut sebagai tindakan pencegahan karhutla”, bebernya.

Rangkaian kegiatan Rakor ditutup dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Penanggulangan Karhutla 2025 oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk unsur Forkopimda, bupati/walikota se-Kalteng, dan instansi terkait.

Selain itu, diserahkan bantuan peralatan dari Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq dan Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto kepada Gubernur Kalteng, antara lain Motor Karhutla 2 roda dan 3 roda, Pompa jinjing 2 HP beserta kelengkapannya, Alat pelindung diri dan wajah untuk petugas lapangan (SCBA M1). (red)