Pj. Sekda Buka FGD Pendataan dan Pemetaan Sawit Rakyat Dalam Kawasan Hutan di Kalimantan Tengah

PALANGKA RAYA. Borneodaily.co.id – Pj. Sekretaris Daerah Prov. Kalteng H. Nuryakin menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan Rapat Tim Pendataan dan Pemetaan Perkebunan Kelapa Sawit Pekebun yang Terindikasi dalam Kawasan Hutan. Kegiatan ini berlangsung di Aquarius Boutique Hotel, Rabu (16/3).

Nuryakin dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan pendataan dan pemetaan perkebunan kelapa sawit pekebun merupakan salah satu program/kegiatan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD PKSB) Kalteng, sebagaimana amanat Inpres 6 tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 53 tahun 2020.

Lebih lanjut Nuryakin menuturkan, guna pembangunan kelapa sawit agar berkelanjutan, maka perlu dukungan penyelesaian permasalahan terkait legalitas lahan, produktivitas, dan membangun sinergitas kemitraan antar lembaga terutama, perusahaan besar swasta dengan pekebun swadaya melalui pola plasma maupun pola kemitraan lainnya.

Nuryakin berharap Kabupaten/Kota yang belum menyusun dokumen RAD PKSB agar segera menyusunnya dengan mengacu pada Inpres 6 tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 53 tahun 2020 tentang RAD PKSB Kalteng dengan mekanisme penyusunannya menyesuaikan panduan Kementerian Dalam Negeri. “Pada kesempatan ini, saya mengharapkan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menangani perkebunan, agar berkenan untuk pro aktif dalam kegiatan pendataan dan pemetaan lahan sawit pekebun yang masih terindikasi berada dalam kawasan hutan,” imbuhnya.

“Melalui kegiatan ini kita akan memiliki data kondisi existing luas lahan sawit para pekebun yang tersebar di Kabupaten/Kota, dan dengan mengetahui data lahan ini akan memudahkan dalam upaya penyelesaiannya tata ruangnya, terutama dari sektor kehutanan dan penataan ruang untuk komoditi perkebunan dan komoditi sektor lainnya di Kalteng,” pungkas Nuryakin.

Sementara itu ditempat yang sama Plt. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalteng H. Sri Suwanto dalam laporannya menyampaikan pendataan sawit pekebun yang berada di kawasan hutan itu tidak hanya berhenti pada data saja. Diharapkan melalui program Strengthening Palm Oil Sustainability in Indonesia/SPOS Indonesia (Program Penguatan Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia) ini menjadi pemicu dan untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat khususnya daerah.

Disisi lain, Anton Sanjaya Manajer Manajemen Pengetahuan dan Monitoring Evaluasi Yayasan KEHATI/SPOS Indonesia mengatakan Kalteng merupakan salah satu daerah dengan perkebunan sawit yang besar di Indonesia. Tapi sebagian kebun sawit berada dalam kawasan hutan. Kondisi ini menjadi sebuah batu sandungan bagaimana pengelolaan sawit berkelanjutan di Kalteng.

“Ini harus diselesaikan. Bagaimana menyelesaikan sawit dalam kawasan hutan itu, regulasinya sudah ada. Tapi yang belum clear itu siapa yang kelola? masyarakat siapa yang mengelola, berapa lama dikelola, dimana dikelolanya,” jelas Anton.

Anton menambahkan dengan kegiatan pendataan dan pemetaan ini diharapkan selesai untuk status pengelolaan masyarakat kebun sawit dalam kawasan hutan. “Ini bagian dari rencana aksi daerah untuk sawit berkelanjutan di Kalteng. Dan lagi data itu menjadi penting baik untuk pengembangan maupun untuk penyelesaian hal-hal yang ada di kelapa sawit. Utamanya tentu sawit rakyat. Karena masyarakat perlu dukungan dari semua pihak terutama pemerintah maupun mitra-mitra pembangunan lain agar masyarakat dapat mengelola lebih baik lagi,” tukas Anton.

Turut Hadir peserta rapat dari stakeholders terkait lainnya (red)