Plt. Sekda Kalteng Hadiri Exit Meeting Pemeriksaan Kinerja Penanggulangan Bencana

PALANGKA RAYA, Borneodaily.co.id – Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng), H. M Katma F. Dirun, menghadiri Exit Meeting atas Pemeriksaan Kinerja Penanggulangan Bencana Tahun 2024 bersama BPK RI Perwakilan Kalteng, bertempat di Ruang Rapat Bajakah Utama, LT. II Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (17/12/2024).

Plt. Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Katma F. Dirun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Kalteng. Terima kasih ini diberikan atas kerja sama yang baik selama proses pemeriksaan yang telah dilakukan.

Katma F. Dirun juga mengapresiasi kontribusi tim BPK RI yang telah memberikan masukan dan rekomendasi yang konstruktif demi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja pemerintahan di Prov. Kalteng.

“Kami sangat menyadari, kita selaku pelaksana atau eksekutor dari pelaksanan kegiatan anggaran tentu sulit bagi kita untuk melihat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, pemerintah melalui BPK membantu mencermati hal-hal yang perlu dibenahi di setiap perangkat daerah,” tutur Katma.

Disampaikan oleh Katma F. Dirun, dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang ada di wilayah Kalteng, Gubernur selalu mengingatkan pentingnya kerja sama yang solid atau kerja keroyokan antara semua pihak.

Hal ini bertujuan untuk menghadapi tantangan besar dalam penanggulangan karhutla secara lebih efektif. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan instansi terkait, diharapkan upaya pengendalian karhutla dapat berjalan dengan lebih baik, mengurangi dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan, serta menjaga kelestarian alam di wilayah tersebut.

Katma F. Dirun juga menekankan kepada Perangkat Daerah terutama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kehutanan (Dishut), BPB-PK bahwa penting untuk melihat kembali perencanaan yang ada. Hal ini dilakukan agar perencanaan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan dalam pengendalian karhutla pada tahun 2025. Katma kembali mengingatkan agar perencanaan dibuat dengan tetap mempertimbangkan berbagai aspek, serta memperhatikan tantangan dan kondisi yang ada di lapangan, guna memastikan kesiapan dalam menghadapi karhutla dengan lebih optimal di masa mendatang.

“Ini adalah bentuk komitmen kita untuk memperbaiki kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla),” pungkas Katma F. Dirun.

Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Kalteng Roni Suhatman, dalam paparannya mengenai pelaksanaan kesiapsiagaan dan peringatan dini dalam penanggulangan bencana karhutla untuk Tahun Anggaran 2023 hingga Triwulan III 2024, memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh jajaran Pemprov Kalteng. Roni Suhatman menyatakan bahwa upaya yang telah dilakukan Pemprov Kalteng dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta sistem peringatan dini sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Ke depannya, ia berharap dapat lebih memperkuat koordinasi dan efektivitas dalam menghadapi potensi karhutla di masa mendatang, sehingga dampaknya dapat diminimalkan.

Dalam pertemuan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan penanganan karhutla di Pemprov Kalteng.

Turut hadir Jajaran Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Kalteng, Plh Sahli Gubernur Bidang Pemkumpol Suharno, Inspektur Daerah Prov Kalteng Saring serta Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng Terkait. (red)