Proyek Rp 5,4 Miliar Bermasalah, Dua Direktur Ditahan Terkait Korupsi Pabrik Tepung Ikan

PANGKALAN BUN, borneodaily.co.id — Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat (Kejari Kobar) resmi menahan dua direktur perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus korupsi pembangunan Pabrik Tepung Ikan Sungai Kapitan.

Penahanan dilakukan pada Selasa (18/11/2025) setelah penyidik menemukan bukti kuat adanya penyimpangan yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.

Dua tersangka tersebut adalah MR, Direktur Utama PT Cipta Raya Kalimantan selaku pelaksana proyek, dan DP, Direktur PT Mega Surya Konsultan yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengawasan. Keduanya langsung digiring ke Rutan Kelas IIB Pangkalan Bun untuk menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan.

Kajari Kotawaringin Barat, Dr. Nurwinardi, menjelaskan bahwa proyek senilai Rp 5,4 miliar itu bersumber dari APBN tahun 2016 melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kobar. Namun sejak tahap awal pelaksanaan, ditemukan beragam kejanggalan dan ketidaksesuaian yang menyebabkan proyek tak rampung dan menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 2,8 miliar.

“Dalam penyidikan, kami telah memeriksa 37 orang saksi dan lima orang ahli. Hasilnya menguatkan dugaan keterlibatan para tersangka dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek yang tidak sesuai ketentuan,” kata Nurwinardi.

Penahanan MR dan DP, lanjut dia, dilakukan dengan pertimbangan objektif mengingat ancaman pidana yang mereka hadapi di atas lima tahun penjara. Selain itu, pertimbangan subjektif juga menjadi dasar, termasuk kekhawatiran bahwa tersangka dapat melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

Sebelum penahanan, kedua tersangka sempat mengajukan gugatan praperadilan. Namun Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menolak gugatan tersebut sehingga memperkuat legalitas langkah penyidikan yang dilakukan Kejari Kobar.

Selain MR dan DP, Kejari juga telah menetapkan dua tersangka lain, yaitu RS dan HK, yang diduga memiliki peran strategis dalam penyimpangan proyek. Penyidik memastikan bahwa seluruh pihak yang bertanggung jawab akan diproses secara tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (red)