Rakor Inflasi, Mendagri Minta Daerah Perkuat Ketahanan Pangan

Borneodaily.co.id, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Senin (6/4/2026).

Rakor tersebut dihadiri perwakilan Pemprov Kalteng melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko. Kegiatan ini juga dirangkai dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan, pengawasan obat dan makanan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program 3 juta rumah.

Dalam paparannya, Kepala Badan Pusat Statistik RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa inflasi nasional pada Maret 2026 secara bulanan (month to month) sebesar 0,41 persen, sementara secara tahunan (year on year) mencapai 3,48 persen.

Untuk Kalimantan Tengah, inflasi tahunan tercatat sebesar 3,86 persen. Inflasi bulanan terutama dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, sedangkan inflasi tahunan didominasi kelompok perumahan, air, listrik, serta bahan bakar rumah tangga.

Dalam arahannya, Tito Karnavian menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap komoditas strategis, khususnya bawang merah. Ia meminta Kementerian Pertanian agar mengurangi ketergantungan produksi pada satu daerah.

“Kementerian Pertanian harus mengupayakan agar produksi bawang merah tidak hanya bergantung pada satu wilayah, seperti Jawa Tengah,” tegasnya.

Selain itu, ia juga meminta Kementerian Perdagangan untuk memperhatikan distribusi dan stabilitas harga komoditas seperti daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng.

Mendagri juga menyinggung kondisi geopolitik global, termasuk konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi.

Ia mengimbau seluruh daerah untuk memperkuat ketahanan pangan, mendorong kemandirian daerah, serta meningkatkan kerja sama antarwilayah.

“Lakukan pengawasan lebih ketat terhadap produk unggulan, dan utamakan untuk konsumsi dalam negeri meskipun ada godaan harga ekspor,” pesannya.

Rakor ini turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, Kepala BPOM RI, perwakilan kementerian/lembaga terkait, serta diikuti kepala daerah dari seluruh Indonesia. (Red)