Rakor Tinjauan Inflasi dan IPH M2 Februari 2025 serta Pembahasan Persiapan Angkutan Lebaran Tahun 2025

PALANGKA RAYA, Borneodaily.co.id – Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko menghadiri secara virtual Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dan Pembahasan Persiapan Angkutan Lebaran Tahun 2025 bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) dari Ruang Rapat Bajakah, LT. II Kantor Gubernur Kalteng, Senin (17/02/2025).

Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian. Dalam sambutan pengantarnya, berkenaan dengan pembahasan Persiapan Angkutan Lebaran Tahun 2025, Tito Karnavian menekankan persiapan moda transportasi menjelang Ramadan dan Idul Fitri Tahun 2025/ 1446 H. Disampaikan Tito, arus lalu lintas libur Idul Fitri Tahun 2025 diprediksi terjadi mulai tanggal 28 Maret 2025 dan arus balik pada tanggal 7 April 2025.

“Pada tanggal 1 Maret 2025 kita sudah memasuki Ramadan dan setelah itu kita akan menghadapi perkerjaan besar yaitu ada libur nasional Idul Fitri yang seperti biasa akan terjadi mobilitas yang sangat tinggi dan dalam kalender nasional biasanya lebih ramai daripada nataru sehingga perlu persiapan-persiapan sejak dini terutama karena mobilitas masyarakat yang tinggi pasti akan memerlukan manajemen di bidang transportasi baik darat, laut maupun udara yang betul-betul dipersiapkan yang melibatkan tidak hanya pemerintah pusat baik dari Kementerian Perhubungan, Polri, TNI, Bidang Pangan dan lain-lain tetapi melibatkan semua pemerintah daerah karena semua akan terdampak,” tutur Tito.

Sebagai informasi, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri PAN RB Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, libur nasional Idul Fitri Tahun 2025/ 146 H yaitu tanggal 31 Maret 2025 – 1 April 2025 dan Cuti Bersama tanggal 2, 3, 4 dan 7 April 2025.

Tito juga mengungkapkan bahwa telah menerbitkan Surat Edaran Mendagri Nomor 400.6.1/749/SJ tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam mendukung Arus Mudik Lebaran tahun 2025 (1446 H) tanggal 17 Februari 2025. Surat edaran ini dimaksudkan untuk memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran transportasi arus mudik lebaran serta meningkatkan koordinasi terpadu antar pemangku kepentingan di tingkat daerah.

Sementara itu, berkenaan dengan pembahasan Pengendalian Inflasi Tahun 2025, Tito mengingatkan inflasi Tahun ke Tahun (Januari 2025 terhadap Januari 2024) sebesar 0,76%. Sedangkan, inflasi Bulan ke Bulan (Januari 2025 terhadap Desember 2024) sebesar -0,76%, terjadi deflasi.

“Penyumbang utama deflasi adalah perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar -9,16%, informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -8,08%, faktor penyebab deflasi perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga karena adanya diskon 50% untuk pengguna listrik dibawah 2200 watt pada Januari dan Februari 2025, inilah yang membuat faktor deflasi. Sementara yang lain, untuk makanan, minuman dan tembakau masih positif 1,94% artinya tetap terjadi kenaikan tetapi kenaikan yang terkendali.

Pada bidang lainnya seperti perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,60%, pendidikan 0,01%, kesehatan 0,40%, semua masih positif artinya daya beli masyarakat yang mana masih mengeluarkan uang untuk hal-hal yang non primer”, jelas Mendagri.

Menanggapi mengenai Pembahasan Persiapan Angkutan Lebaran Tahun 2025, Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi menuturkan rekomendasi jadwal Work From Anywhere (WFA) dalam mengantisipasi kepadatan selama angkutan lebaran 2025. Mitigasi angkutan lebaran 2025, Hari Raya Idul fitri Tahun 2025 diprediksi akan jatuh pada tanggal 31 Maret – 01 April 2025, dimana hampir bersamaan dengan Hari Raya Nyepi yang akan jatuh pada tanggal 29 maret 2025. “Dengan adanya momen dua hari besar yang berdekatan dan mempertimbangkan tren pergerakan masyarakat pada saat mudik yang cukup banyak, maka direkomendasikan supaya pemerintah maupun perusahaan menerapkan WFA mulai tanggal 24 maret 2025. Hal ini utamanya dapat membantu mengantisipasi potensi kepadatan pada titik penyeberangan Ketapang – Gilimanuk dan bandara Ngurah Rai Bali yang akan ditutup selama Nyepi”, ucapnya.

Dudy mengharapakan dukungan atas penyelenggaraan mudik gratis, mempertimbangkan pelaksanaan kebijakan WFA, penyediaan rest area selama penyelenggaraan angkutan lebaran 2025, serta monitoring dan antisipasi daerah rawan kecelakaan dan kemacetan.

Sementara itu, menanggapi Pengendalian Inflasi Tahun 2025, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan jasa Pudji Ismartini saat memaparkan mengenai tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga Minggu ke-2 Februari 2025 komoditas pendorong inflasi di ulan Ramadan dan Idul Fitri didominasi oleh komoditas volatile food dan beberapa komoditas administered prices.

“Perlu diwaspadai kenaikan harga beberapa komoditas akibat tingginya permintaan menjelang ramadan dan Idul Fitri seperti daging ayam ras, tarif angkutan udara, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, beras dan emas perhiasan. Meskipun terjadi deflasi pada Januari 2025, terdapat beberapa komoditas yang mengalami inflasi dan perlu menjadi perhatian menjelang ramadan 2025”, ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan, pada M2 Februari 2025, terdapat 9 provinsi yang mengalami kenaikan IPH dan 28 provinsi yang mengalami penurunan IPH dibandingkan bulan sebelumnya. Komoditas penyumbang andil terbesar kenaikan IPH di 9 provinsi tersebut didominasi oleh cabai rawit. Sedangkan, secara nasional jumlah kabupaten/ kota yang mengalami penurunan IPH pada M2 Februari 2025 lebih bayak dibandingkan kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan IPH.

Usai menghadiri Rakor, Sahli Gubernur Yuas Elko menyebutkan inflasi di Kalteng masih aman dan terkendali serta stok bahan pangan menjelang bulan Ramadan masih cukup.

“Meskipun stok saat ini cukup, faktor ketahanan pangan tetap harus diperhatikan dengan baik. Keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, pedagang, hingga masyarakat, sangat penting untuk memastikan distribusi yang lancar dan menghindari praktik penimbunan yang bisa menyebabkan kelangkaan di kemudian hari”, tandasnya.

Turut hadir mendampingi Staf Ahli (Sahli) Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko yakni Unsur Forkopimda, Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait. Hadir pula secara virtual, Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan bidang Perekonomian dan Pangan Edy Priyono, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf, Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi, Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Badan Pangan Nasional Nita Yulianis serta Kepala Daerah. (red)