Ribuan Warga Serbu Pasar Penyeimbang di Lahei Barito Utara

MUARA TEWEH, borneodaily.co.id — Upaya untuk stabilkan daya beli masyarakat akibat dampak inflasi di daerah terus dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya strategi jangka pendek melalui pasar penyeimbang, yang terus digelar secara berkala di beberapa daerah.

Kali ini, ribuan warga Kelurahan Lahei I dan Kelurahan Lahei II, berbondong-bondong sejak pagi hari memadati Halaman Kantor Camat Lahei Kabupaten Barito Utara, dalam rangka mengunjungi pasar penyeimbang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (23/12/2022).

Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Agus Siswadi saat menyampaikan sambutan mewakili Gubernur Kalimantan Tengah mengatakan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan, Kalteng dengan pertumbuhan tertinggi, namun di sisi lain angka inflasi Kalimantan Tengah menduduki urutan kedua nasional.

Hal ini menurutnya diperlukan upaya keras dan sungguh-sungguh Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam langkah dan strategi menurunkan inflasi.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara terus menerus melakukan langkah-langkah dalam menurunkan inflasi, salah satunya dengan menggelar pasar penyeimbang untuk mempertahankan daya beli masyarakat,” ucap Agus.

Lebih lanjut ia menyebut bahwa tanpa dukungan dari masyarakat secara sadar dan nyata dalam langkah-langkah penurunan inflasi, upaya Pemerintah akan sia-sia.

“Sebagaimana himbauan bapak Gubernur, ayo kita ubah pola pikir dan pola hidup serta gaya hidup dari konsumtif menjadi kreatif dan bernilai ekonomi dengan menanam kebutuhan jangka pendek kebutuhan sehari-hari. Gunakan pekarangan untuk menanam cabai, tomat, dan sayur-sayuran, setidaknya untuk kebutuhan keluarga, ini merupakan bagian kecil dari pondasi ketahanan ekonomi keluarga,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sebanyak 1.500 paket sembako dibagikan kepada warga Kelurahan I dan Kelurahan Lahei II, dengan nilai 150 ribu rupiah, selanjutnya disubsidi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 100 ribu rupiah, sehingga warga hanya cukup membayar sebesar 50 ribu rupiah.

Turut hadir Kepala Dinas Dagperin Prov. Kalteng Hj. Aster Bonawaty, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Lurah dan tokoh masyarakat setempat. (Red)