Sahli Gubernur Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Daerah

Palangka Raya, borneodaily.co.id — Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalteng, Senin (24/7/2023).

Rakor kali ini dipimpin oleh Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro. Suhajar Diantoro dalam arahannya mengatakan sampai dengan minggu ini, kenaikan harga cabai merah ada di enam provinsi, sedangkan di minggu lalu ada di sembilan provinsi.

“Begitu juga dengan harga daging sapi yang pada minggu lalu terjadi kenaikan di delapan provinsi, sedangkan minggu ini di enam provinsi, itu artinya dua komoditas itu mengalami kemajuan,” katanya.

Lebih lanjut ia menambahkan, beberapa komoditas lainnya mengalami harga yang stabil, dan sebagian lainnya mengalami kenaikan harga.

“Bawang putih di minggu ini terjadi kenaikan harga dibanding minggu-minggu sebelumnya,” ucapnya.

Menurut Sekjen, inflasi adalah menjaga kestabilan harga jual dan menguntungkan petani, tetapi harga beli juga mampu ditopang oleh kemampuan daya beli konsumen.

“Jika harganya terlalu rendah, petani tidak akan dapat keuntungan, namun jika terlalu tinggi pembeli/rakyat tidak bisa membelinya sehingga kita harus menjaga dan menstabilkan harganya,” sebutnya.

Sementara itu, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik Windhiarso Putranto menyampaikan komoditas utama andil inflasi Juni 2023 yakni beras (0,2%), rokok kretek filter (0,14%), daging ayam ras (0,09%), bawang putih (0,07%), sewa rumah (0,05%), kontrak rumah (0,05%), emas perhiasan (0,05%), bawang merah (0,04%), rokok putih (0,04%), ikan segar (0,04%), dan telur ayam ras (0,02%).

“Inflasi beras, daging ayam ras, bawang putih, dan telur ayam ras yang relatif tinggi mayoritas terjadi di kota-kota di luar Pulau Jawa. Sedangkan inflasi tinggi untuk bawang merah terdapat di beberapa kota di Pulau Jawa,” imbuhnya.

Ia menyebut, 10 kabupaten/kota dengan penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi yaitu Kabupaten Bengkalis (Riau), Kota Banjar Baru (Kalimantan Selatan), Kabupaten Sukamara (Kalimantan Tengah), Kabupaten Seruyan (Kalimantan Tengah), Kabupaten Sumba Tengah (Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Belitung Timur (Kepulauan Bangka Belitung), Kabupaten Soppeng (Sulawesi Selatan), Kabupaten Pesawaran (Lampung), Kabupaten Landak (Kalimantan Barat), dan Kabupaten Luwu (Sulawesi Selatan).

“Sedangkan 10 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH di luar Pulau Jawa dan Sumatera terjadi di Kabupaten Pulau Morotai (Maluku Utara), Kabupaten Halmahera Utara (Maluku Utara), Kabupaten Kepulauan Sangihe (Sulawesi Utara), Kabupaten Banggai Kepulauan (Sulawesi Tengah), Kabupaten Halmahera Barat (Maluku Utara), Kabupaten Kepulauan Talaud (Sulawesi Utara), Kabupaten Minahasa Utara (Sulawesi Utara), Kabupaten Barito Timur (Kalimantan Tengah), Kabupaten Barito Selatan (Kalimantan Tengah), dan Kabupaten Tomohon (Sulawesi Utara),” bebernya.

Ketika berbincang dengan Tim MMC Kalteng usai Rakor, Yuas menyatakan Inflasi di Kalteng masih dalam kategori aman, namun ia mengingatkan agar jangan lalai karena ada beberapa komoditas yang harus tetap diberikan perhatian lebih seperti beras, daging ayam ras, minyak goreng, dan pakan ternak.

“Untuk Kabupaten Barito Timur dan Barito Selatan, diharapkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangannya cepat ambil tindakan untuk menangani inflasi di sana, karena kabupaten lainnya inflasinya sudah stabil,” ungkapnya.

Yuas juga meminta kepada TPID dan Satgas Kabupaten Barito Utara untuk meningkatkan peranannya agar bisa mengendalikan harga minyak goreng di daerah setempat.

“TPID dan Satgas Pangan Provinsi akan terus menggencarkan upaya-upaya dalam mengendalikan inflasi, nanti kita akan membuka kembali pasar murah,” pungkasnya.

Turut hadir mendampingi Yuas Elko, Deputi Kepala Perwakikn BI Kalteng Maghfur, perwakilan unsur Forkopimda, serta Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait. Hadir pula secara virtual, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian Agung Sugan, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG Epi Sulandari, Sesjamdatun Raden Febrytrianto, Wakasatgas Pangan Polri Helfi Assegaf, mewakili Panglima TNI, Staf Ahli Tingkat II Ekonomi Keuangan Eko Nursanto, dan Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Indonesia. (red)