Sahli Gubernur Yuas Elko Imbau TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota Cek Harga Pangan Langsung ke Lapangan

PALANGKA RAYA, Borneodaily.co.id – Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 secara virtual, di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (20/1/2025). Rakor dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Dalam arahannya Tito mengatakan angka kelahiran beberapa tahun terakhir di Indonesia cukup tinggi sehingga Indonesia mendapatkan bonus demografi karena banyaknya generasi muda.

“Banyaknya anak-anak usia produktif ini menjadi potensi Indonesia untuk maju atau Indonesia Emas, kalau anak-anak itu betul-betul produktif,” ujarnya.

Ia menambahkan, untuk mewujudkan Delapan Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), maka Pemerintah Pusat akan melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) untuk masyarakat Indonesia.

“Untuk itu diimbau kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota agar melaksanakan dan mengoptimalkan capaian keberhasilan PKG, dan menginstruksikan kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi PKG sesuai dengan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah,” jelasnya.

Ia juga mengimbau agar Kepala Daerah bisa mengadvokasi dan menyosialisasikan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi profesi, satuan pendidikan dan seluruh pihak terkait, serta melakukan koordinasi bersama Forkopimda untuk mendukung pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan PKG secara berjenjang.

“Selain itu, melakukan koordinasi dan memberikan dukungan pelaksanaan PKG di sekolah keagamaan, bersama Kepala Kanwil Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; mengantisipasi dukungan pelaksanaan PKG melalui APBD; serta melaporkan hasil pelaksanaan PKG kepada Kementerian Kesehatan,” imbuhnya.

Terkait inflasi, Tito menyebut inflasi nasional masih berada di angka 1,57% (y-o-y). “Bapak Presiden mengapresiasi dan memberikan perintah agar rapat koordinasi ini bisa terus dilanjutkan agar kita tidak melupakan dan konsisten dalam mengendalikan inflasi,” tukasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan pada minggu ketiga Januari 2025, terdapat 35 provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) dan tiga provinsi yang mengalami penurunan IPH dibandingkan bulan sebelumnya. “Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di sebagian besar provinsi tersebut adalah cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, secara nasional, rata-rata harga cabai merah pada minggu ketiga Januari 2025 berada di dalam rentang Harga Acuan Penjualan (HAP) dan naik sebesar 36,56% dibanding Desember 2024.

“Sedangkan untuk cabai rawit, harga pada minggu ketiga Januari 2025 berada di atas rentang HAP dan naik sebesar 47,51% dibanding Desember 2024. Untuk bawang merah, masih berada di dalam rentang HAP dan naik sebesar 1,82%, dan harga telur ayam ras masih berada di atas rentang HAP, naik sebesar 2,89%,” bebernya.

Ia menambahkan, rata-rata harga daging ayam ras berada di bawah rentang HAP dan naik sebesar 1,98% dibanding Desember 2024. “Sementara, harga minyak goreng berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan naik sebesar 0,95%. Kemudian, harga bawang putih masih di atas rentang HAP dan naik sebesar 1,08%, serta harga beras berada di atas harga HET dan naik sebesar 0,11%,” pungkasnya.

Usai mengikuti rakor, Yuas mengimbau kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar melakukan pemantauan harga sehingga bisa mengecek langsung kenaikan harga yang terjadi di lapangan.

“Pemantauan langsung ke lapangan itu penting agar kita tahu harga pangan di pasar menjelang hari libur keagamaan apakah ada kenaikan atau tidak. Selain itu juga perlu dilakukan kerja sama dengan Perangkat Daerah terkait agar kita bisa saling koordinasi dan mencatat setiap kenaikan harga pangan tersebut,” tutupnya.

Turut hadir mendampingi Yuas Elko, unsur Forkopimda, Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Prov Kalteng. Hadir pula secara virtual, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono, Sahli Bidang Manajemen dan Tata Kelola Kementerian Perdagangan Iqbal Shoffan Shofwan, Brigjen TNI Ito Hediarto, Sahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Pertanian Suwandi, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Brigjen Helfi Assegaf, Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN Sila H Pulungan, dan Kepala Divisi Manajemen Mutu Perum Bulog Yayat Hidayat, serta Gubernur, Bupati/Wali Kota se-Indonesia. (red)