BANJARBARU, Borneodaily.co.id – Dalam rangka memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat di bidang penyediaan perumahan, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), H. Husnan, S.Ag, melakukan kunjungan kerja ke kantor Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Satker PKP) Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (31/10/2025).
Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Kepala Satker PKP Kalsel, Mohamad Radjiman Ododay, S.T., M.T. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan produktif, dengan fokus pada pembahasan program strategis sektor perumahan dan permukiman, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah Kabupaten HSS.
Dalam pertemuan tersebut, H. Husnan menekankan pentingnya dukungan dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Satker PKP dalam menjalankan program perumahan agar hasilnya optimal. Ia menyebut, DPRD berkomitmen mendorong kebijakan yang pro terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam penyediaan rumah layak huni.
“Kami di DPRD berupaya memperjuangkan agar masyarakat Hulu Sungai Selatan mendapatkan akses yang lebih luas terhadap program perumahan. Karena itu, kami datang memastikan sinergi antara daerah dan Satker PKP berjalan baik, sehingga pelaksanaan program di lapangan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata,” ujar H. Husnan.
Ia menambahkan, sejumlah program pemerintah pusat seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) maupun bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) sangat membantu masyarakat, khususnya kelompok MBR. DPRD HSS berharap pelaksanaan program tersebut dapat terus diperluas sesuai kebutuhan masyarakat di daerahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Satker PKP Kalsel, Mohamad Radjiman, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan DPRD HSS terhadap sektor perumahan. Ia menegaskan, Satker PKP berkomitmen memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.
“Kami menyambut baik kunjungan dari DPRD Hulu Sungai Selatan. Sinergi ini sangat penting agar program perumahan yang dilaksanakan pemerintah pusat dapat menjangkau lebih luas dan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat di daerah,” ungkap Radjiman.
Radjiman menambahkan, pihaknya siap memfasilitasi komunikasi dan memberikan pendampingan teknis agar setiap program berjalan sesuai ketentuan serta memberikan dampak sosial positif bagi masyarakat.
Selain membahas pelaksanaan program, pertemuan ini juga menjadi wadah penyampaian aspirasi dan masukan dari daerah terkait kebutuhan perumahan di HSS. DPRD menilai masih banyak kawasan yang memerlukan intervensi pemerintah, baik melalui bantuan pembangunan rumah swadaya, peningkatan kualitas permukiman, maupun penyediaan sarana pendukung lainnya.
Melalui pertemuan tersebut, diharapkan terjalin komunikasi yang lebih intens antara DPRD dan Satker PKP, sehingga proses perencanaan dan realisasi kegiatan dapat berlangsung lebih efektif dan terarah.
“Kami berharap koordinasi seperti ini terus berlanjut, karena kolaborasi adalah kunci keberhasilan program. Dengan dukungan pemerintah pusat, kami optimistis upaya menyediakan rumah layak bagi masyarakat Hulu Sungai Selatan bisa semakin cepat terwujud,” pungkas H. Husnan.
Sebagai tindak lanjut, DPRD HSS dan Satker PKP Kalsel sepakat memperkuat koordinasi teknis di tingkat pelaksanaan program. Agenda ke depan mencakup penyusunan data kebutuhan rumah masyarakat, verifikasi calon penerima bantuan, serta penyiapan rencana pembangunan sarana pendukung di kawasan prioritas.
Kunjungan kerja ini menjadi bukti nyata sinergi antara lembaga legislatif daerah dan pemerintah pusat dalam mewujudkan target nasional penyediaan hunian layak bagi seluruh masyarakat Indonesia. (Red)
























Users Today : 840
Users Yesterday : 678
This Month : 6756
This Year : 287351
Total Users : 860356
Views Today : 2687