Subandi: Empat Raperda yang Dibahas Bersama Pemko Perlu Fasilitasi Dari Pemprov

PALANGKA RAYA, Borneodaily.co.id – Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, mengungkapkan bahwa setiap raperda yang telah dibahas bersama Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya perlu mendapatkan fasilitasi dari pemerintah provinsi sebelum disahkan. Empat raperda tersebut kini telah dikembalikan ke DPRD setelah proses evaluasi di tingkat provinsi.

Hal ini sebagaimana dalam kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya yang telah menggelar Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024/2025 pada Kamis (27/3/2025).

Rapat ini menandai langkah penting dalam proses legislasi daerah, di mana empat rancangan peraturan daerah (raperda) yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dibahas untuk ditindaklanjuti.

“DPRD telah menerima hasil fasilitasi dari Pemprov Kalimantan Tengah dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang ada. Kami menugaskan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk menyesuaikan hasil fasilitasi ini agar raperda yang dihasilkan lebih sempurna dan sesuai dengan kebutuhan daerah,” ujar Subandi, Kamis (3/4/2025).

Keempat raperda yang dibahas mencakup berbagai aspek penting, yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Raperda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, serta Raperda tentang Percepatan Penanganan dan Penanggulangan Stunting. Raperda-raperda ini dianggap krusial untuk mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Setelah evaluasi di DPRD, keempat raperda akan dikirim kembali ke pemerintah provinsi melalui Pemko Palangka Raya untuk mendapatkan nomor registrasi. Setelah terdaftar secara resmi, peraturan daerah tersebut akan segera diterapkan.

Subandi berharap agar peraturan ini memberikan dampak positif bagi warga Palangka Raya.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung implementasi peraturan daerah ini. Tujuan utama kami adalah meningkatkan kualitas layanan pemerintahan, memperkuat sektor pertanian, ekonomi kreatif, dan meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya dalam penanggulangan stunting,” tuturnya. (red)